Pertahanan Negara dalam Dimensi Non-Warfare
Sebagai penguat dugaan di atas, hasil uji statistik korelasi Pearson menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan negara berkorelasi negatif signifikan dengan indeks kelaparan, dan berkolerasi positif signifikan dengan indeks ketahanan pangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa dimensi pertahanan mempunyai keterkaitan dengan ketahanan pangan suatu negara.
Untuk kasus Indonesia, Global Hunger Index menunjukkan terjadi tingkat kelaparan serius selama tahun 2000-2015. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2023 (tingkat kelaparan sedang), Indonesia perlu tetap waspada terhadap permasalahan kekurangan gizi, stunting anak, balita dengan berat badan rendah, hingga kematian anak. Negara kita dinilai rentan terhadap keterpaparan akibat dampak perubahan iklim, risiko sumber daya alam, dan kemampuan beradaptasi dengan risiko-risiko tersebut.
Peran Koperasi dan UKM dalam Mengurai Krisis Pangan dan Energi
Pertahanan negara yang kuat dapat diwujudkan dengan menciptakan ketahanan nasional dalam berbagai dimensi sehingga Indonesia memiliki detterent effect bagi negara lain.
Jika mengacu pada asas ketahanan nasional (kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, dan kekeluargaan), maka peran koperasi dan UKM sangat krusial dan relevan dalam mewujudkan hal tersebut. Bagaimana tidak? Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional dan 99,9% total lapangan kerja merupakan UMKM.
Dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, Kemenkop UKM berhasil menciptakan inovasi sumber pangan baru, antara lain:
1) Bersama Badan Pangan Nasional, membangun jejaring UMKM Pangan Lokal untuk mendorong penganekaragaman pangan. Contohnya pembangunan minyak makan merah yang berpotensi sebagai pangan fungsional dalam membantu pencegahan stunting.
2) Bersama KKP, meluncurkan produk susu ikan. Peran Koperasi dan UMKM turut diberdayakan sebagai penyuplai bahan baku dalam menciptakan produk inovasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah menjadi susu ikan. Tujuannya untuk akselerasi penurunan stunting.
Lebih lanjut, dalam mengatasi krisis energi, transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan menciptakan energi terbarukan.
1) Sebagai contoh, hasil survei tahun 2021 menunjukkan bahwa 82 persen nelayan sulit mengakses BBM subsidi (Survei Bersama KNTI-IBP-Seknas Fitra, 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, dan KKP mencanangkan program 'Solar untuk Koperasi Nelayan' berupa pembangunan gas station untuk memenuhi ketersediaan BBM. Melalui program ini, pengeluaran penggunaan BBM oleh para nelayan diharapkan dapat ditekan dan berdampak pada meningkatnya produktivitas UMKM nelayan.
2) Selain itu, terdapat pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui ajang Inabuyer EV Expo 2023. KemenkopUKM bersama dengan Kemenko Perekonomian memberikan dukungan kepada pelaku UMKM agar menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik terutama sebagai pemasok komponen motor listrik.
Kebijakan di atas dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak dari krisis energi dan kelangkaan pangan, yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Peran krusial TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI perlu disokong dengan ketahanan nasional, melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan koperasi, utamanya di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem. Dengan konsep welfare state yang berkeadilan, diharapkan Indonesia akan lebih berdikari dari aspek ekonomi dan berdaulat dari perspektif pertahanan.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
