Duet Tiktok - Tokopedia, Polemik Keranjang Kuning dan Nasib UMKM

Setelah mengumumkan transaksi, kedua pihak memulai proses integrasi data dan migrasi sistem elektronik dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Nah, sambil menunggu proses rampung, Kemendag berinisiatif mengizinkan keduanya melakukan uji coba, termasuk membolehkan kembali para seller berjualan di platform.

Fokus Bantu UMKM

Inisiatif Kemendag ini menuai polemik. Bagi sebagian pihak, uji coba di masa transisi adalah hal tidak lazim dan tidak dikenal dalam regulasi. Bagi yang lain, terutama seller, justru menjadi berkah. Sederhana saja, mereka jadi bisa berjualan lagi, punya tambahan lapak. Apalagi musim panen pedagang, yakni Ramadan dan Lebaran, sudah tiba.

Saya berada di pihak yang setuju dengan diskresi Kemendag. Bagaimanapun, objektif utama dari sebuah regulasi itu diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi publik. Kalau regulasi menimbulkan hambatan, menyusahkan publik, menyulitkan UMKM jualan, ya berarti ada yang keliru dalam cara berfikir kita.

Inisiatif Kemendag menunjukkan bentuk akomodasi terhadap aspirasi para pelaku UMKM.

Lagipula, di sisi lain, Tiktok sudah berupaya memenuhi semua permintaan Kemendag agar comply dengan aturan. Termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi. Yang tak kalah penting, mereka juga sudah menunjukkan komitmen yang kuat dengan membenamkan investasi lebih dari Rp23 triliun di Tokopedia, platform tempat UMKM memperbesar pangsa pasar.

Selain soal masa transisi, polemik yang kencang juga terjadi di isu keranjang kuning dan live shopping. Buat para pengkritik, fitur ini adalah eksistensi dari bisnis model social commerce. Selama fitur itu masih ada di platform Tiktok, selama itu pula dipersepsikan tidak comply terhadap Permendag. Bahwa Tiktok telah mengurus izin, konsultasi ke pemerintah, secara bertahap memindahkan sistem elektronik dan data ke Tokopedia, mereka seolah tutup mata.

Sampai pada titik ini, saya malah menduga, polemik yang ramai belakangan ini memang sengaja dimunculkan dan punya motif buruk. Tidak lebih dari sekedar urusan persaingan bisnis dari pemain lain yang terancam tergerus market sharenya. Manuver semacam ini tentu berbahaya karena tidak lagi menempatkan kritik pada bingkai kepentingan publik yang lebih luas.

Dugaan ini muncul karena Kemendag berulang kali menegaskan bahwa platform sosial media lain boleh meniru cara Tiktok dan Tokopedia melakukan integrasi back end. Jadi, platform semacam Instagram dan Facebook, yang selama ini dijadikan tempat promosi dagangan (online shop/olshop), bisa juga bermitra dengan e-commerce.

Artinya, dalam bahasa yang sederhana, para olshop yang selama ini berjualan di Instagram atau Facebook, bisa meletakkan keranjang biru, orange, hijau atau lainnya di akunnya dengan catatan Facebook atau Instagram sudah memiliki izin e-commerce atau mengakuisisi platform e-commerce eksisting. Mereka cukup melakukan integrasi secara “back end” seperti halnya Tiktok dan Tokopedia.  

Yang perlu dilakukan para pemain e-commerce adalah membantu UMKM lokal menjadi tuan rumah bisnis e-commerce tanah air. Beri mereka pelatihan agar bisa bikin konten jualan yang kreatif dan menarik. Jika sudah dilatih teknik jualan online yang efektif, berilah mereka kanal khusus untuk promosi dan subsidi (promo).