"Meskipun saya konsisten berada di pihak oposisi di luar pemerintahan, saya selalu siap memantau kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Sandiaga dalam unggahan di akun Instagram @sandiagauno, Sabtu (13/7) lalu.
Usai pertemuan Prabowo-Jokowi, di hari yang sama Sandiaga bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir. "Ini pertemuan pertama sejak Pilpres 2019," kata Erick di sela-sela acara yang digelar oleh Gerakan Millenial Indonesia dan Kita Satu, di Kemang, Jakarta Selatan. Kedua sahabat itu mengaku tetap saling berkomunikasi meskipun berbeda kubu dalam Pilpres 2019.
(Baca: Usai Jokowi - Prabowo, Giliran Sandiaga dan Erick Serukan Persatuan)
Prabowo Tergoda Bergabung dengan Koalisi Jokowi?
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan meski belum ada pembahasan kursi menteri, rekonsiliasi telah terjadi. Kedua tokoh sepakat menghapus istilah cebong dan kampret.
Hal ini patut diapresiasi mengingat banyaknya desakan sebaliknya dari berbagai pihak. "Jadi dipahami sebagai selesainya pemilu," kata Adi kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).
Meski demikian, ia menangkap kesan kubu Prabowo tergoda untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Catatannya, Prabowo belum menyampaikan secara eksplisit posisinya dalam pertemuan itu. Hal ini berbeda dengan Pilpres 2014 di mana ia langsung berkomitmen untuk menjadi oposisi selama lima tahun ke depan. Kali ini sepertinya Prabowo menunggu dilamar,.
Meski belum menyatakan sikap secara resmi, Prabowo sempat memberitahu awak media soal kesiapannya menjadi oposisi usai pertemuan dengan Jokowi. "Kami siap untuk check and balance," kata Prabowo singkat sambil berjalan ke mobilnya. Jokowi pun mengaku masih perlu berdiskusi dengan para anggota Koalisi Indonesia Kerja ketika ditanya media tentang kemungkinan bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi.
Simulasi Suara Koalisi Hasil Pemilu 2019 dengan atau tanpa PAN-Demokrat-Gerindra
| Suara Kubu Jokowi | Oposisi (PKS) | |
| 01 Tambah PAN-Demokrat-Gerindra | 89,19% | 8,21% |
| 01 Minus PAN-Demokrat-Gerindra | 62,01% | 37,48% |
Sumber: Riset Katadata
Pernyataan Prabowo yang tetap ingin menjadi penyeimbang demokrasi itu didukung banyak pihak, termasuk kubu Jokowi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap paling tidak dua partai, yakni PKS dan Gerindra mempertahankan status oposisi. "Indonesia perlu oposisi, perlu ada," kata Muhaimin di kediaman Ma'ruf Amin, pekan lalu.
(Baca: TKN Batasi Satu Parpol Eks Kubu Prabowo Gabung dengan Koalisi Jokowi)
Hal yang sama disampaikan Adi. Bahkan, menurutnya hal yang paling ideal adalah jika seluruh parpol di Koalisi Adil Makmur bergabung menjadi oposisi. Apabila oposisi hanya menyisakan dua partai maka fungsi kontrol legislatif kurang bertaji. "Akan banyak kebijakan yang perlu voting, suara harus kuat," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut ada potensi Gerindra berpotensi bergabung dengan koalisi pemerintah. Opsi ini tengah dibahas di internal Partai Gerindra. Menurutnya Koalisi Adil Makmur sudah bubar sehingga masing-masing parpol berhak menentukan jalannya sendiri. "Antara koalisi atau tidak, itu urusan (internal) Partai Gerindra," kata Arief dalam wawancara dengan KompasTV.
