(Baca: 66 Pemda Pengelola APBD Terbaik Versi Indeks Kelola Katadata)
Tanggung Jawab Penuh
Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari, mengakui pentingnya kepala daerah menyusun strategi pembangunan. Tujuannya agar kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh atas target dan sasaran yang dicapai dengan konsep money follow program seperti saat ini. "Tinggal bagaimana sebagai CEO mendapat back up politik dan didukung DPRD agar program dapat dilaksanakan dalam SPBD," kata Denni.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin Udu mengatakan ada tiga tolak ukur dalam menilai efektivitas pengelolaan anggaran daerah, yakni penyerapan APBD, output, dan outcome (hasil). Namun, salah satu sasaran yang penting dicapai adalah outcome sebagai refleksi keberhasilan pembangunan daerah. Sayangnya, masih banyak daerah yang baru sebatas mengejar hasil fisik semata.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, alokasi untuk APBD mencapai Rp 1.154 triliun dengan pembagian sekitar Rp 350 triliun untuk provinsi dan Rp 850 triliun untuk kabupaten dan kotamadya. Terkait alokasi ini, ia memberi catatan masih ada daerah yang belum melaksanakan alokasi anggaran pendidikan 20% di daerahnya. "Masih ada yang hanya 13%," ujarnya.
Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Lombok Barat menjadi dua daerah yang mendapatkan penghargaan Indeks Kelola 2018. Pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gumilang Aryo Sahadewo yang turut merancang Indeks Kelola ini mengatakan, penilaian dilakukan berdasarkan tiga hal.
Pertama, penilaian administratif seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, penilaian kuantitatif seperti alokasi anggaran. Ketiga, penilaian kualitatif di mana inovasi serta program jadi penilaian. "Evaluasi semacam ini bisa menjadi referensi daerah," katanya. (Baca: Pengangguran Desa Naik, Pemda Dikritik Habiskan APBD Buat Operasional)
