Setidaknya terdapat dua aspek yang membedakan P2P lending dengan pinjaman bank. Pertama, suku bunga. Karena P2P lending menjamah segmen kredit yang lebih berisiko dan tanpa agunan, maka suku bunganya akan lebih tinggi dibandingkan bank. Kedua, nilai pinjaman yang dapat diberikan P2P lending maksimal hanya Rp 2 miliar.
Di sisi lain, rasio kredit macet fintech cukup rendah, hanya 1,2%. Sementara perbankan saat ini sudah mencapai 2,66%. Dengan kondisi ini, perbankan terlihat harus bersaing dan berhadapan langsung dengan fintech. (Baca: Serbuan Fintech Ilegal Mengepung Indonesia)
Meski begitu, kajian Institute for Development for Economics and Finance (Indef) dan Fintech Indonesia mengungkapkan fakta lain. Fintech bukanlah ancaman, tapi bisa menjadi peluang bagi perbankan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dan memperluas penetrasi pasar keuangan.
Hasil kajian yang bertajuk “Peran Fintech Lending dalam Ekonomi Indonesia” menyebutkan fintech berpengaruh positif terhadap perbankan. Jasa keuangan perbankan bisa tumbuh karena fintech selama ini berkaitan dengan bank. Bahkan, ada beberapa fintech yang mendapatkan suntikan dana dari perbankan. Fintech lending juga terbukti meningkatkan penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM.
Asosiasi Fintech Indonesia juga memastikan keberadaan fintech P2P lending tidak akan mematikan lembaga keuangan konvensional (perbankan). Sebab, kedua lembaga keuangan ini bisa saling bermitra (channeling) dan mendukung satu sama lain. Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia, M. Aji Satria mencontohkan kemitraan antara bank konvensional dengan fintech, seperti yang dilakukan PT Amartha Mikro Fintek dengan Bank Mandiri.
“Fintech bertumbuh, perbankan juga bisa bertumbuh. Ini mematahkan mitos selama ini kalau fintech akan mematikan perbankan karena ada kerja sama antara bank-bank besar dan kecil," ujarnya.
Ketua Umum Perbankan Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo menyadari perlunya kolaborasi perbankan dengan fintech. Apalagi keduanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperluas inkluasi keuangan. Industri ini harus bisa memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dalam transaksi keuangan. Terutama di area-area yang tidak mampu terjangkau oleh bank. (Baca: Tren Dunia: Bank Adopsi Teknologi atau Kolaborasi dengan Fintech)
Harapannya fintech bisa digabungkan dengan kapabilitas dan modal bank yang kuat, dengan kelincahan pemain fintech sendiri. Yang penting, masyarakat bisa lebih efisien, transparan, dan cepat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Meskipun pada akhirnya, pilihan kembali kepada nasabah ingin menggunakannya seperti apa.
Kartika juga mengingatkan agar bank harus membangun speed banking, harus semakin kreatif dalam menciptakan promo yang menguntungkan. Sehingga masyarakat, khususnya kaum milenial menjadi tertarik untuk menggunakannya.
"Jadi mungkin ada satu jenis pekerjaan baru, yaitu banker digital dan milenial tidak memandang dari sisi perbankan yang lama. Tapi, jangan sampai digital banker ini melupakan prinsip-prinsip perbankan seperti trust, dan sebagainya," kata Kartika.
(Baca: E-Commerce dan Fintech Paling Menarik Minat Investor Digital)
Agar perbankan bisa bersaing melawan fintech, Menteri Sri menjabarkan tiga kunci utama. Pertama, perbankanperbankan harus berani membangun infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur ini penting untuk memperluas konektivitas hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.
Kedua, perbankan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak gagap teknologi. Misalnya dengan rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi terkait teknologi digital. Saat ini ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknologi digital masih terbatas.
Ketiga, mendorong OJK dan Bank Indonesia (BI) supaya lebih luwes terhadap perbankan, tapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen. "Regulasi harus mampu mendukung. Sikap pemerintah yang akomodatif dan bagaimana industri perbankan bisa tumbuh," ujarnya.
(Baca: BI Kaji 12 Rekomendasi IMF untuk Susun Aturan Fintech)
