Meski begitu, ada pihak-pihak yang mengkritisi hasil kerja Anies dalam setahun terakhir. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ada sejumlah poin yang menjadi bahan evaluasi dalam setahun kepemimpinan Anies.
Target OK OCE yang dijanjikan bisa melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan Kewirausahaan di setiap kecamatan, belum terpenuhi. Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang. Mereka pun belum bisa menjalankan usaha, karena belum mendapatkan izin.
Menurut Gembong, data per Januari hingga awal Oktober 2018 baru 1.811 izin yang diterbitkan untuk pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31%.
Dia juga menyoroti soal baru berdirinya dua Gerai Tani OK OCE di Jakarta dari target awalnya 20 gerai. kedua gerai itu tak mampu memberikan akses pangan dengan harga murah kepada masyarakat. "Terbukti program OK OCE gagal total dalam mencapai targetnya," ujar Gembong di Jakarta, Senin (15/10).
Kemudian Program OK Otrip. Meski sudah tiga kali masa uji coba, jumlah armada angkot yang bergabung sangat masih sangat sedikit. Hingga bulan lalu hanya ada 283 armada di 33 rute yang bergabung dengan program ini. Adapun target armada yang bergabung adalah 2.609.
(Baca: Jakarta Terancam Tenggelam 2030)
Belakangan, Anies memutuskan mengganti program OK Otrip dengan nama Jak Lingko. Anies mengatakan, beda OK OTRIP dengan Jak Lingko hanya pada penamaan atau branding. Gembong juga ragu konsep Jak Lingko yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, sulit terealisasi karena halte yang belum terkoneksi, jumlah armada kurang, dan operator yang belum berminat bergabung.
Gembong juga mengkritisi kebijakan Anies terkait pengendalian banjir Jakarta. Mengutip data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC), dia menyebutkan sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Kelurahan-kelurahan ini berada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.
"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar ciliwung cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen," ujarnya.
PDIP juga menilai rencana melegalkan becak, tidak tepat dan tidak manusiawi. Seharusnya, Pemerintah Provinsi DKI memberikan pekerjaan yang lebih manusia kepada pengayuh becak. Gembong juga mengkritik evaluasi kinerja pelayanan publik yang mengalami kemunduran. Aparatur tak lagi berwibawa seperti sebelumnya. Hal itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah menjadi turun.
Program rumah Samawa dianggap bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Minimum cicilan sekitar Rp 2 juta per bulan di luar iuran listrik, air dan pengelola lingkungan, terlalu mahal bagi masyarakat miskin.
Dia mempertanyakan dasar hukum soal pemakaian Rp 160 miliar APBD sebagai dana talangan program itu. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, Pemprov DKI Jakarta tak bisa memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Penggunaan dana talangan hingga ratusan miliar ini sangat rawan terjadinya kerugian negara.
Selain itu, kecepatan pemerintah dalam menangani masalah di masyarakat dalam setahun Gubernur Anies Baswedan juga dinilai Gembong menurun. Beberapa aparatur juga ia yakini tak ditempatkan di posisi yang tepat. "Bahkan belum lama ini ada pencopotan sepihak dan mempengaruhi penyerapan anggaran dan regulasi," ujar dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik mengakui lambatnya kerja Anies dalam setahun masa pemerintahannya. "Harus ada percepatan lah dari Pak Anies untuk tahun kedua, karena kami rasakan terutama agak lambat," kata Taufik.
Taufik mengatakan lambannya kerja Anies akibat terhambatnya pengisian orang-orang yang menduduki jabatan di Pemprov DKI. Menurutnya, pemerintahan baru seharusnya didukung oleh pasukan yang baru pula. Namun, perombakan struktur pejabat tidak mudah dilakukan. Apalagi, saat ini Anies belum memiliki wakil, setelah ditinggalkan Sandiaga Uno dua bulan lalu untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
(Baca: Anies Sebut Calon Wagub Pengganti Sandiaga Uno Telah Disiapkan)
Anies memang punya kebutuhan mendapatkan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang sesuai visi misi dan kepentingan politiknya. Namun, proses yang dilakukannya ketika melakukan memutasi, men-demosi, dan promosi, dianggap kurang tepat. Anies telah memberhentikan dan memutasi 16 pejabat Eselon I dan II DKI tanpa ada peringatan atau teguran sebelumnya, terkait kinerja mereka.
Hasil analisis dan penyelidikan Komisi ASN menyatakan Anies melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam memberhentikan dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Laporan hasil penyelidikan KASN ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada bulan lalu.
