Ia juga mengkritik kebijakan HET yang dinilainya gagal karena implementasi hukumnya tidak jelas. "HET semestinya dikembalikan ke harga referensi, sebab dengan begitu, pasar tetap memiliki ruang untuk beradaptasi.”
Harga Beras Rata-Rata Kualitas Medium II per Provinsi (7 Des 2017)
Melonjaknya Permintaan
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih, juga menjelaskan bahwa turunnya produksi padi akibat cuaca saat ini secara alami akan menyebabkan naiknya harga beras.
Kondisi ini diperparah dengan permintaan beras di pasaran yang akan semakin tinggi karena perubahan sistem bantuan dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dengan sistem baru ini, kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan sejumlah dana yang disalurkan via bank, untuk dibelanjakan membeli bahan pangan.
Pada 2017, ada sekitar 14,2 juta penduduk yang biasa menerima Rastra. Alamsyah mengatakan jika Rastra dihentikan secara mendadak, permintaan beras medium di pasar komersional akan naik. "Permintaan yang terus naik malah akan memicu lonjakan harga dan inflasi yang tidak bisa dibendung dengan HET," ujar Alamsyah.
Ia menambahkan, BPS rutin menggelar survei angka kemiskinan pada Maret dan September setiap tahun. "Dampak kebijakan yang tak tepat akan memunculkan kemiskinan baru."
(Baca juga: Kekurangan Stok Beras Medium, Indonesia Butuh Impor)
Kekhawatiran Alamsyah tak ditampik oleh Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso. Menurut dia, kebijakan pemerintah terkait pangan, terutama beras, memang sangat erat kaitannya dengan angka kemiskinan dan laju inflasi.
Ia mencontohkan, keterlambatan distribusi Rastra pada awal tahun ini memicu bertambahnya 6.900 penduduk miskin pada survei BPS periode Maret 2017, dari posisi September 2016. Padahal, tahun depan Bulog tidak akan lagi menyalurkan Rastra, berhubung bantuan sudah ditransformasi untuk BPNT.
Mulai 2018, Bulog hanya akan menyiapkan stok 960 ribu ton beras untuk persiapan bantuan sosial, juga sebagai cadangan beras pemerintah. "Sesuai dengan aturan, hingga sekarang posisi Bulog adalah operator, kami tidak ambil porsi kebijakan," kata Karyawan.
Pemerintah Berkeras
Suara berbeda diungkapkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriady. Ia membantah sinyalemen kemungkinan terjadinya kelangkaan beras. Berdasarkan catatannya, ada 260 ribu ton beras milik pemerintah di gudang Bulog yang siap digelontorkan untuk operasi pasar.
Jumlah beras yang beredar di pasaran pun dalam kalkulasinya masih cukup besar. "Dari survei Sucofindo dan Kementerian Perdagangan, cadangan beras masyarakat masih ada 8,1 juta ton," kata Agung.
Meski begitu, indikasi adanya tren kenaikan harga beras diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti. Hal ini akibat dari berkurangnya produksi dan tambahan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Namun, ia menandaskan, pemerintah sudah siap mengantisipasinya dengan operasi pasar "Kami membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya. “Operasi pasar adalah gerakan supaya membuat harga tidak meningkat.”
Bisa jadi atas dasar keyakinan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita masih berkeras untuk menerapkan kebijakan HET, terutama bagi retail modern. Ia bahkan mengancam. “Jika retail modern menjual bahan pokok di atas HET, maka akan kami cabut izinnya. Kami akan pasang garis polisi karena melanggar ketentuan,” katanya, seperti dikutip melalui akun Twitter resmi @Kemendag.
