Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya perubahan orientasi anggaran pemerintah mulai tahun depan karena terkait dengan momen politik. "Semua negara demokratis itu kira-kira punya kebijakan yang 'keras' cuma tiga tahun di awal. Tahun keempat dan kelima itu hampir selalu populis, (misalnya) tidak berani menaikkan harga BBM, tidak berani menaikkan pajak," kata dia kepada Katadata, Rabu (25/10).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tak ada yang salah dengan peningkatan belanja sosial dalam APBN 2018 selama disalurkan dengan hati-hati dan berkelanjutan. Sebab, APBN memang instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.
Selain itu, kebijakan belanja sejalan dengan janji kampanye pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 lalu, bahwa pemerintah akan fokus pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. "Itu tema dari kampanye politik Presiden. Jadi apa yang dibutuhkan kelompok miskin," ujar Sri Mulyani.
Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi melihat sisi positif dari fokus anggaran pemerintah tahun depan. Menurut dia, peningkatan belanja sosial dan subsisi memang diperlukan kalau pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4% sesuai target APBN 2018.
Alokasi dana yang lebih besar untuk belanja sosial bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek sehingga konsumsi menguat menjelang pemilu.
Dampak belanja sosial terhadap pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat dibandingkan dengan belanja infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur dengan teknologi saat ini lebih bersifat padat modal sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu dampaknya terhadap pertumbuhan baru optimal setelah infrastruktur beroperasi.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih juga menilai, di tengah kondisi lesunya konsumsi rumah tangga, pemerintah memang tidak dapat terus fokus pada belanja infrastruktur yang efek berantainya terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang.
Selain itu, kenaikan anggaran subsidi tahun depan penting untuk menahan inflasi agar bisa mencapai 3,5% sebagaimana ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2018.
Pendapat senada disampaikan Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Ia melihat alokasi belanja dalam APBN 2018 sudah cukup berimbang. “Belanja sosial yang meningkat bisa membantu ekonomi jangka pendek. Sedangkan belanja infrastruktur yang mencapai Rp 410 triliun untuk ekonomi jangka panjang,” ucapnya.
