Ia menambahkan, stimulus ekonomi juga diberikan kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sebagai gambaran, berikut adalah hasil monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin lalu (29/6):
| Sektor | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| Kesehatan | Rp 87,55 triliun | 4,68% | Penyerapan anggaran naik dari 1,53% dalam 10 hari sejak teguran Jokowi. |
| Perlindungan Sosial | Rp 203,90 triliun | 34,06% | |
| Sektoral, Pemda Kementerian/Lembaga, | Rp 106,11 triliun | 4,01% | |
| UMKM | Rp 123,46 triliun | 22,74% | |
| Pembiayaan Korporasi | Rp 53,57 triliun | 0 | Penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung. |
| Insentif Usaha | Rp 120,61 triliun | 10,14% |
Survei Kepuasan Publik atas Pemerintah Merosot
Jika Jokowi saja kecewa dengan kinerja bawahannya, bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19?
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatatkan kepuasan publik terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi corona anjlok. Buruknya kinerja pemerintah juga berdampak pada kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo yang juga turun.
Pada Februari 2020, Indikator mencatat 70,8 % responden optimistis terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan corona. Untuk diketahui, kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia baru dikonfirmasi pada 2 Maret 2020. Setelah beberapa bulan berjalan, dalam survei edisi Mei 2020, angkanya menurun menjadi hanya 56,4 % responden.
Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi pada Februari 2020 lalu sebesar 69,5 %. Pada bulan lalu, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,5 % atau turun 3 %.
Selisih yang tak terlalu signifikan pada kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, didukung oleh kekuatan partisan. “Partisan punya kontribusi terhadap puas tidaknya kinerja Presiden,” kata Burhanuddin dalam diskusi virtual, Jumat (12/6) lalu.
(Baca: Survei Indikator: Kepuasan Warga Terhadap Kinerja Jokowi Menurun)
Siapa Menteri yang Terancam?
Menelaah pernyataan Presiden dan berbagai data yang ada, sejumlah pengamat menilai ada beberapa menteri yang terancam reshuffle. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto paling berpotensi kehilangan jabatan.
Apalagi, Terawan sempat disorot Jokowi dalam sidang kabinet paripurna beberapa hari lalu karena lambat mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan. “Mungkin Terawan yang rawan akan di-reshuffle,” kata Ujang.
Selain Terawan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga berpotensi terkena reshuffle. Pasalnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) kian marak di tengah pandemi corona. Kemudian, program Kartu Prakerja juga menuai banyak kritik, bahkan sekarang disetop sementara untuk review.
Bagaimanapun, Ujang menilai Ida kemungkinan hanya akan digeser ke pos kementerian lain. Hal itu mengingat Ida merupakan politisi dari PKB yang menjadi partai koalisi pendukung Jokowi. “Kalau pun reshuffle, diganti dari kader PKB lagi,” kata Ujang.
(Baca: Moeldoko Jelaskan Makna di Balik Ancaman Jokowi Reshuffle Kabinet )
Dukungan untuk reshuffle juga disampaikan oleh Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Hari Fitrianto. “Presiden Jokowi sebaiknya melakukan kalibrasi ulang kekuatan kabinetnya. Dalam situasi krisis yang dibutuhkan oleh Presiden adalah para pembantu yang memiliki kualitas kepemimpinan para menteri yang sigap menghadapi krisis,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Poldata, Fajar Arif Budiman. Menurutnya, ada beberapa sektor di kementerian yang harus menjadi perhatian utama Presiden Jokowi di masa pandemi ini. “Sementara sektor Kesehatan dan sosial menurut saya cukup mengecewakan publik,” ucap alumni Universitas Padjajaran ini.
