Sebagai contoh, pembatasan kegiatan di Surabaya perlu diikuti oleh kota penyangga lainnya, seperti Sidoarjo dan Gresik. "Ini dilihat secara komprehensif. Satu kesatuan Jawa dan Bali sehingga intervensi tidak parsial," kata Dicky saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (7/1).
Namun Dicky juga menyarankan pembatasan perlu dilakukan dalam durasi minimal satu bulan. Di sisi lain, pembatasan kegiatan bisa berjalan efektif bila diikuti dengan peningkatan pengetesan, penelusuran, dan perawatan (3T). Selain itu, pemerintah perlu memastikan penerapan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) berjalan dengan baik.
Apalagi masih banyak kasus aktif Covid-19 yang belum terdeteksi di Indonesia. Akibatnya, kasus aktif tidak bisa mencerminkan performa pandemi. "Jadi kalau mau dalam dua minggu, perkuat 3T supaya positivity rate mencapai 10% misalnya," ujar dia.
Mantan Penasihat Kebijakan Kementerian Kesehatan itu juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan secara konsisten. Ia mengkritik regulator yang kerap menerapkan kebijakan libur panjang atau memberikan diskon perjalanan.
Sebaliknya, pengendalian pandemi secara tepat bisa membantu pemulihan ekonomi dengan cepat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat merespons kebijakan secara konsisten.
"Respons pemerintah dan masyarakat dalam tiga bulan pertama di 2021 ini akan menentukan arah dan pola pandemi Indonesia," ujarnya.
Adapun pengusaha menganggap pembatasan aktivitas kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi. Namun mereka memahami opsi ini harus diambil demi menurunkan angka positif corona.
Oleh sebab itu mereka berharap pemerintah bisa meminimalkan dampak dari pembatasan terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. "Apalagi pemerintah ingin meningkatkan kinerja sektor usaha, ekspor dan investasi karena pasar global mulai pulih," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta W. Kamdani
Sedangkan Airlangga tetap meyakini bahwa menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi tetap menjadi sasaran yang akan dicapai pemerintah. Pemerintah juga tengah menyiapkan vaksinasi kepada masyarakat yang rencananya dimulai pada pertengahan Januari 2021.
"Pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat yang utama adalah kesehatan, kemudian kedua pemerintah hadir untuk menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," katanya.
