Proyek tersebut tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dampaknya, perusahaan pelat merah alias BUMN yang terlibat dalam proyek ini yang harus menanggung beban tersebut. “Kalau ada pihak yang keberatan, Badan Pemeriksa Keuangan berhak dapat turun tangan,” ujar Tauhid.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut proyek ini tidak masuk akal. “Harga tiketnya akan mahal, sekitar Rp 1 juta per orang,” katanya.
Dengan harga tiket yang tinggi, menurut dia, menjadi tidak jelas untuk siapa pembangunan jalur kereta tersebut. Apakah masyarakat menengah atau khusus menengah atas saja.
Sebagai informasi, Pilar Sinergi BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Bertindak sebagai pemimpin konsorsium adalah Wika.
Sedangkan, konsorsium Tiongkok terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
Sebanyak 75% dana proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sedangkan sisa 25% berasal dari ekuitas KCIC.
Kendala biaya telah mengawali proyek kereta cepat ini. Peletakkan batu pertama berlangsung pada Januari 2016. Namun, pinjaman dari Tiongkok baru cair dua tahun setelah itu, tepatnya pada Mei 2018.
Ketika itu, Beijing ingin memastikan pengadaan lahan proyek tersebut beres. Setelah mereka yakin, baru pinjaman pertama sebesar US$ 2,2 miliar cair.
Pandemi Covid-19 juga membuat proyek molor karena banyak tenaga kerja asing atau TKA dari Negeri Panda tidak dapat masuk ke Tanah Air. Hal ini memaksa jadwal operasi mundur, dari akhir 2020 menjadi Maret 2021, sebelum akhirnya KCIC menargetkan pada 2022.
KPK Awasi Pembangunan Kereta Cepat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada 12 April lalu sempat meninjau beberapa lokasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Luhut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoadmodjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, turut hadir Duta Besar Repulik Rakyat Tiongkok Xiao Qian.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat dan mengetahui kondisi pembangunan stasiun, seiring rencana penambahan titik stasiun di Padalarang. “Pembangunan di Stasiun Padalarang akan selesai pada bulan Juli,” ujarnya.
Esok harinya, Luhut mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai dilibatkan dalam pengawasan proyek kereta cepat tersebut. Langkah ini seiring dengan membengkaknya biaya pembangunan. “Banyak yang dapat dihemat bila KPK sudah terlibat dari perencanaan dan melihat sendiri,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah meminta konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biayanya.
Instruksi itu muncul pada awal April lalu. Sumber Tempo menyebut perhitungannya agak rumit. “Karena harus memperhitungkan arus kas pada saat kereta sudah beroperasi,” katanya.
Penyumbang bahan: Muhammad Fikri (magang)
