- Jokowi memberikan target realisasi investasi Rp 900 triliun di 2021 dan Rp 5.000 triliun di 2024.
- Bahlil sudah menyiapkan strategi mengejar target investasi, salah satunya merealisasikan investasi yang mangkrak.
- Pengusaha berharap Kementerian Investasi bisa menjawab keluhan investor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diangkat sebagai menterinya. Pembentukan kementerian baru ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan investasi yang belum dapat diselesaikan hingga kini.
Sejak pemerintahan periode pertamanya, Jokowi cukup memberikan perhatian terhadap permasalahan yang menghambat masuknya investasi di Indonesia. Mulai dari penyederhanaan aturan hingga pembenahan proses perizinan dilakukan.
Masalahnya, semua yang sudah dilakukan belum memberikan dampak yang siginifikan. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) yang ditargetkan Jokowi di urutan 40, hingga periode pemerintahannya sekarang, belum juga tercapai.
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan pembentukan Kementerian Investasi mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi.
"Tetapi masih belum jelas apakah kementerian ini akan mampu menjawab tantangan tumpang tindih regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/4).
Menurutnya, kalangan dunia usaha masih memiliki keraguan terhadap reformasi investasi dari UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021. Perlu kejelasan satu lembaga atau kementerian mengatur kebijakan investasi, karena ini sering menjadi sumber terhambatnya perizinan investasi.
Perlu ada kepastian wewenang Online Single Submission (OSS) yang sudah ada dan mengintegrasikan perizinan pada berbagai institusi. Kewenangan ini harus bisa diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Investasi.
Menurut Bahlil kewenangannya sebagai menteri lebih kuat. Karena seorang menteri bisa membuat peraturan dalam upaya membenahi masalah investasi. Sementara BKPM tidak bisa. BKPM hanya menjalankan regulasi yang sudah diatur, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri (Permen).
"Kementerian Investasi bisa menjadi focal point untuk menghubungkan, mengkolaborasi, menjahit sektor-sektor investasi. Posisinya sama dengan kementerian lain," katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/4).
Strategi Bahlil Kejar Target Investasi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjaring investasi Rp 900 triliun tahun ini dan Rp 5.000 triliun pada 2024. Bahlil mengaku siap menjalankan tugas mengejar target tersebut.
"Sebagai pembantu harus siap, nggak boleh nggak siap. Menteri itu pembantu Presiden, menjalankan perintah Presiden dan undang-undang. Bagaimana caranya, itu tugasnya menteri," kata Bahlil.
Bahlil yang juga merangkap sebagai Kepala BKPM optimistis dapat mengejar target tersebut. Bahkan, menurutnya, apabila pandemi semakin membaik, bukan tidak mungkin target itu dilakukan evaluasi kembali.
Dia pun sudah menyiapkan strategi untuk mengejar target yang diberikan Jokowi. Ada beberapa yang dia sebutkan, pertama, mengatasi masalah investasi yang mangkrak untuk segera terealisasi.
“Yang dulunya kami masukkan ke investasi mangkrak sekitar Rp708 triliun sekarang sudah bisa dieksekusi Rp 517 triliun, sedikit lagi selesai” ujar Bahlil saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat di Jakarta, Kamis (29/4).
Strategi kedua, mengacu pada transformasi ekonomi. Kementerian Investasi akan berfokus pada investasi sektor yang bernilai tambah besar dan berorientasi pada hilirisasi.
Ada lima sektor usaha yang akan dikejar, salah satunya kesehatan, karena hampir semua alat kesehatan dan bahan baku obat masih impor. Kemudian sektor otomotif, pertambangan, infrastruktur, dan energi baru terbarukan.
Strategi ketiga, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada investor. Dia mengatakan kementerian akan berupaya melakukan percepatan proses perizinan dan kemudahan usaha.
Menurutnya, BKPM berkomitmen untuk tidak memperlambat proses perizinan usaha. Menahan izin sama dengan menahan pembukaan lapangan pekerjaan dan potensi pendapatan negara. Karena 76% pendapatan negara itu bersumber dari pajak.
Proses perizinan berpengaruh besar terhadap peringkat kemudahan berusaha. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan EODB Indonesia berada pada urutan 40 pada 2024, dari posisi sekarang di peringkat 73.
“Ini adalah pekerjaan berat bagi kami,” ujar Bahlil. Namun, dia mengaku siap mengemban tugas menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi, hingga memberi kemudahan bagi para investor, termasuk mendorong terciptanya dunia usaha baru.
