“Kadin Indonesia sebagai pelaksana organisasi dunia usaha tentu tidak akan mengabaikan adanya riak-riak kecil yang sedang terjadi,” kata pria yang akrab disapa Gembong itu.
Namun, konflik internal tersebut semakin meruncing. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang menjadi motor utama penggerak Munaslub. Ia melontarkan wacana mengganti posisi Suryo.
Munaslub kemudian digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 26 April 2013. Seluruh peserta yang hadir sepakat memberhentikan Suryo. Oesman ditetapkan sebagai ketua peralihan antar-waktu sambil mempersiapkan Munas ke-VII paling lambat enam bulan kemudian.
Tak lama Oesman bersama sembilan orang ketua Kadin daerah lainnya dipecat oleh Suryo. Munaslub itu dianggap tidak sah dan melanggar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) organisasi yang berdiri sejak 1968 tersebut.
Pemecatan itu tidak menyurutkan kubu Oesman. Pada Oktober 2013, Munas Kadin terselenggara di Jakarta dan memilih Rizal Ramli sebagai ketua umum.
Rizal menyatakan komitmennya agar Kadin tak lagi menajdi alat untuk mencari proyek pemerintah. “Lebih baik fokus menjadi organisasi yang mandiri, yang dihormati seperti halnya Kadin Jepang atau Kadin Amerika," katanya, dikutip dari Sindonews.com.
Kadin dan Dukungan Partai Politik
Mundur lagi ke belakang, perebutan kursi Kadin-1 juga terjadi pada Mei 2010. Organisasi itu mencari pemimpin baru karena ketua umumnya, yaitu Mohamad Suleman Hidayat, menjabat Menteri Perindustrian (2009-2014).
Majalah TEMPO menuliskan sebelum Munas berlangsung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merapatkan barisan. Petinggi dan para mantan ketua umum berkumpul di Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Senin malam.
Peserta yang hadir adalah bos Sahid Group Hariyadi Sukamdani, Sharif Cicip Sutardjo, Sanidaga Uno, CEO Bosowa Group Erwin Aksa, serta mantan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Muhammad Lutfi. Nama yang terakhir ini sekarang menjabat Menteri Perdagangan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan suara. Peran Hipmi menjadi penting karena sederet lulusannya menjadi pejabat Kadin, organisasi induknya. Misalnya, Aburizal Bakrie, Abdul Latief, Siswono Yudohusodo, Sandiaga, dan Aksa Mahmud.
Hidayat sebenarnya masih punya empat tahun lagi dalam masa kepemimpinan periode keduanya. Tak ada larangan dari Kadin untuk rangkap jabatan. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya melepas jabatan Kadin-1.
Bursa calon ketua umum pun langsung ramai. Nama-nama yang muncul adalah Suryo Bambang Sulisto, Rachmat Gobel, Sharif Cicip Sutardjo, Chris Kanter, Sandiaga Uno, Hariyadi Sukamdani, dan Wisnu Wardhana.
Lima nama terakhir adalah kader Hipmi. Suryo dan Cicip sebelumya telah maju dalam munas Kadin 2008 tapi kalah dengan Hidayat. Dari tujuh nama, hanya Suryo dan Chris yang terbuka berniat mencalonkan diri.
Suryo paling aktif bergerilya ke berbagai daerah dan asosiasi. Ia yakin dukungan bakal mengalir dari Indonesia Timur. Kabar kedekatannya dengan Aburizal “Ical” Bakrie pun santer terdengar.
Ical saat itu tak lagi menjabat menteri di pemerintahan SBY. Namun, ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga 2014. Dengan beking tersebut, Suryo rajin mengundang makan perwakilan Kadin daerah di Epicentrum, milik PT Bakrieland Development.
Melansir dari Bisnis.com, Kadin pertama kali melakukan Munas pada 1988. Hal itu sesuai dengan amanat salah satu pasal UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
Tiga kubu bersaing dalam munas tersebut adalah Sukamdani Sahid Gitosardjono-Probosetedjo, Sotion Ardjanggi-Mohammad (Bob) Hasan, dan Omar Abdalla-Aburizal Bakrie.
Sukamdani merupakan petahana. Namun, ia kalah dengan Sotion. Pasangannya, Bob Hasan, dikenal dekat dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Pada masa kepengurusan 1988-1993, Ical menjabat sebagai Ketua Kadin Bidang Industri dan Industri Kecil. Ia baru terpilih menjadi ketua umum pada Munas 1994 dan memegang jabatan ini selama sepuluh tahun.
