Pendukung Ganjar menanggapi teguran itu dengan ringan saja. Mereka bahkan membuat dan mendistribusikan logo ‘Barisan Celeng Berjuang’. Menurut Albertus, teguran para petinggi partai tidak membuat barisan pendukung Ganjar melesu.
“Makin ditekan, maka kami akan makin melawan,” ujarnya, tak lama setelah dipanggil DPP PDI-P di Jakarta.
Persimpangan Jalan
Situasi genting Ganjar di PDI-P rupanya turut dipantau oleh partai lainnya. Golkar jadi yang pertama memberikan perhatian. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut Ganjar akan disambut hangat jika ingin menyeberang ke partai berlogo pohon beringin itu. Menurutnya, Ganjar akan sangat cocok dipasangkan dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
“Apakah jadi nomor 1 atau nomor 2, itu soal nanti," ujar Nurdin.
Sumber Katadata menyebut Golkar sejatinya baru sekadar tes ombak. Keputusan ini belum jadi pembicaraan di internal dan bukan keputusan resmi partai. Ini juga diamini oleh Ketua DPP Golkar Dave Laksono. "Saat ini pilihan Golkar adalah Airlangga Hartarto," ujar Dave kepada Katadata, Senin (15/11).
Nurdin juga enggan berkomentar banyak soal tersebut. "Itu sudah lewat tidak ada lagi komentar. Sudah berapa hari itu saya kira sudah cukup itu," ujar Nurdin saat dihubungi Katadata pada Senin (15/11).
Ganjar sendiri masih irit berkomentar soal peluangnya maju di Pemilu 2024. Terkait tawaran Golkar, ia tidak mau banyak menanggapi. “Itu urusan Bu Mega. Sebagai kader ikut saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar sejatinya sudah mulai menyiapkan mesin politiknya. Sumber Katadata menceritakan Ganjar Pranowo sudah mulai membentuk Tim Media internal. Tugasnya antara lain mengatur alur lalu lintas pemberitaan Gubernur Jawa Tengah itu. “Ya tugasnya membangun citra Pak Ganjar dan menyebar berita-berita kehumasan beliau,” ujar Sumber tersebut.
Kendati demikian, soal apakah Ganjar akan menyeberang ke partai lain atau tetap di PDI-P masih jadi tanda tanya besar. Apalagi Ganjar bukan kader kemarin sore di partai pimpinan Megawati itu. Loyalitasnya terhadap PDI-P sudah terbukti puluhan tahun.
Saat masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ganjar juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sekaligus simpatisan PDI-P. Padahal, keluarganya berlatar belakang pegawai negeri sipil, yang saat Orde Baru cenderung mendukung Golkar. Ayahnya, Parmuji, merupakan seorang polisi.
Saat terjadi perpecahan internal di PDI-P pasca peristiwa 27 Juli 1996, Ganjar mantap merapat ke barisan Megawati Soekarnoputri. Ia ikut merancang pembentukan sayap partai di daerah-daerah.
Petualangan politik Ganjar dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai Anggota DPR pada 2024. Namun, ia kalah di pemilu kala itu. Nasib baik menghampirinya saat ia ditunjuk sebagai pengganti antar waktu (PAW) DPR menggantikan Jakob Tobing yang menjadi Duta Besar Korea Selatan. Ganjar pun akhirnya menjalankan perannya sebagai anggota DPR selama dua periode.
Saat maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah di 2013, elektabilitas Ganjar masih belum terlihat. Kemenangannya juga cukup mengejutkan karena ia melawan Bibit Waluyo, petahana sekaligus purnawirawan TNI. Salah satu sosok kunci dibalik kemenangan Ganjar tidak lain adalah Puan Maharani.
“Saya masih ingat ketika elektabilitas saya sangat rendah di [Pilgub Jateng] 2013 lalu, Mbak Puan komandan tempurnya,” ungkap Ganjar, Mei silam.
Hubungan antara Ganjar dan PDI-P juga terbukti erat saat Pilgub Jateng 2018. Kala itu, PDI-P awalnya ragu mencalonkan kembali Ganjar. Pasalnya, setahun sebelumnya ia sempat terseret kasus korupsi e-KTP.
Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin yang menjadi pesakitan dalam kasus itu menyebut Ganjar ikut menerima uang panas e-KTP. Nazar bahkan mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar saat masih menjadi Wakil Ketua Komis II DPR. Ganjar membantah pernyataan Nazar tersebut.
Ini bukan kali pertama Ganjar terseret kasus korupsi. Pada 2008, namanya tercantum dalam dokumen soal aliran dana Bank Indonesia kepada politisi Senayan. Kala itu, Ganjar mengaku menerima uang tersebut tetapi tidak tahu peruntukannya.
Entah bagaimana caranya, Ganjar lolos dari dua lubang jarum jeratan KPK. Ia berkali-kali diperiksa lembaga anti-rasuah itu tetapi tidak pernah jadi tersangka. Elektabilitasnya yang tinggi membuat PDI-P tetap mengusungnya di Pilgub 2018.
Ganjar dan PDI-P tetap solid hingga isu calon presiden memanas sejak pertengahan tahun ini. Puan Maharani bahkan pernah secara terbuka mengkritik Ganjar yang dianggap terlalu aktif di media sosial.
Dalam konteks inilah, loyalitas Ganjar akan diuji. Pilihannya sederhana tetapi tidak bisa diputuskan sembarangan. Entah PDI-P yang akan realistis dan memilih sosok dengan elektabilitas tinggi seperti Ganjar, atau pihak Ganjar yang akhirnya berpindah haluan. Teka-teki soal calon presiden dari partai berlogo banteng akan semakin menarik diperhatikan.
