Salah satu ide yang digagas yayasan yakni program Kampung 5G Nusantara. Program yang disingkat K5GN tersebut akan menjamah lokasi-lokasi yang belum tersentuh industri sehingga bisa bertransformasi digital secara cepat. “Rencana percontohan awal kami di Kota Solo, dan sejauh ini tanggapan kepala daerah bagus. Untuk mitra, dominasinya banyak dari swasta,” ujarnya.
Menurut Gustaf, Kabupaten Jayapura tidak masuk ke dalam kategori 3T, bersama dengan Kabupaten Mimika. Saat ini, sudah ada 57 site menara telekomunikasi yang akan dibangun dan sudah aktif di daerah tersebut. Selain itu, ada 117 stasiun pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) yang dimiliki operator nasional dan swasta.
“Kemudian, tower MCT dari PT Tower Bersama Group itu ada 15, sudah terbangun semua. Dari Dayamitra Telekomunikasi ada dua, itu juga sudah dibangun. Sesuai MoU yang kami tandatangani ada 30 titik,” kata Gustaf.
Untuk layanan internet, hanya ada tiga distrik yang bisa dilalui jaringan fiber di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura menggunakan sistem distrik, alih-alih kecamatan. Kabupaten ini terdiri atas 19 distrik, lima kelurahan, dan 139 kampung. Hingga kini, Kabupaten Jayapura masih menggunakan kecepatan internet 4G.
Kabar baiknya, angka pengguna layanan Indihome di Kabupaten Jayapura cukup tinggi. Hingga Desember 2021, ada lebih dari sepuluh ribu pelanggan di sana. Setiap bulan, pelanggan terus bertambah hingga 300 konsumen. Selain itu, 15 ribu pelanggan TV kabel terdaftar di data Telkom Sentani.
Mengokohkan Jaringan Lewat Bumdes
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, mengatakan para penyelenggara jasa internet masih menemui kendala dalam pengembangan infrastruktur. Sebagai contoh, pemerintah daerah kerap melihat penggelaran inftrastruktur internet sebagai peluang untuk mendapatkan tambahan retribusi daerah.
“Padahal, visi Indonesia adalah menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di regional Asia Tenggara,” kata Arif kepada Katadata.co.id, Rabu (27/4).
Di sisi lain, Kementerian Kominfo memiliki target besar dalam percepatan digitalisasi, salah satunya dengan percepatan pembangunan infrastruktur 4G. Arif menilai, strategi tersebut sangat efektif lantaran jaringan 4G telah mendukung mobile broadband dengan penetrasi yang lebih cepat daripada fixed broadband.
Lantaran itu, pengembangan Kampung 5G bisa terealisasi jika ada inisiator yang memahami besarnya konektivitas berkualitas bagi masyarakat daerah. Chairman Yayasan Internet Indonesia, Jamalul Izza, mengatakan, kehadiran inisiator bisa berasal dari Bumdes, pemerintah, pengusaha, maupun tokoh masyarakat. “Bumdes dan pemerintah diharapkan menghadirkan inisiator tersebut, sehingga program dapat berjalan di lokasi-lokasi yang membutuhkan,” ujar Jamalul.
Dia mengatakan, saat ini Program Kampung 5G Nusantara sedang dalam tahap sosialisasi ke kepala daerah di seluruh Indonesia, dari pemprov sampai pemkot dan pemda. Yayasan Internet Indonesia menargetkan tahun ini membangun percontohan di lokasi-lokasi yang dapat merepresentasikan seluruh lokasi di Indonesia.
“Target jangka panjangnya adalah mengimplementasikan jaringan 5G di minimal 34 provinsi pada 2025,” ujar Jamalul. “Agar seluruh masyarakat dapat menikmati jaringan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau.”
Dia menjabarkan biaya yang dibutuhkan mitra untuk membangun Kampung 5G. Untuk Mitra Finansial dibutuhkan biaya Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Mitra akan mendapatkan 25 % profit dari pendapatan layanan, dengan proyeksi pengembalian maksimal 36 bulan.
Sementara untuk menjadi Mitra Lokasi, perlu biaya penyediaan lahan untuk penempatan BTS dan perizinannya, penyediaan tower triangle dengan string support, serta pasokan listrik, dengan pembagian profit 15 % dari pendapatan layanan bulanan.
Untuk biaya kerja sama Mitra Pemasaran adalah dana feed internet ke lokasi BTS, yang dipilih melalui media telekomunikasi (fiber optic/wireless/satelit), dengan pembagian yang bervariasi, bergantung pada zona lokasi yang dipilih.
Kabupaten Jayapura menjadi salah satu daerah yang meningkatkan akses internet warga melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Gustaf menjelaskan, pihaknya memfasilitasi akses TV kabel dan internet melalui Bumdes ini.
Pihak Dinas Kominfo berperan sebagai mediator dari Bumdes ke pihak ketiga. Kemudian, Bumdes menjual voucher layanan internet kepada warga. “Kita memberikan edukasi segala macam, tapi duitnya dari dia lewat dana desa,” kata Gustaf Griapon.
Usaha Bumdes ini membuahkan keuntungan cukup tinggi. Bumdes Kampung Benyem Jaya I, Distrik Nimbokrang salah satunya, bisa meraup pendapatan Rp 15 juta per bulan kala insiden sambungan internet putus di beberapa kabupaten. Ketika sambungan tersebut diperbaiki, pendapatan Bumdes melalui penjualan voucher menyusut di bawah Rp 5 juta per bulan.
Peluang menjual layanan internet ini juga dilirik oleh warga yang bermukim di Kampung Nehibe, Ormuwari, Yongsu Dosoyo, dan Yongsu Sapari di Distrik Ravenirara. Bumdes bisa meraih keuntungan hingga Rp 5 juta per bulan dari layanan internet ini.
“Di kampung, biasanya mereka menunggu sinyal. Begitu ada kapal masuk, bawa sinyal, baru mereka bisa telepon dan WhatsApp,” ujar Gustaf.
