Dengan angka tersebut, Abra memperkirakan pemerintah harus menambah anggaran senilai Rp 20,6 triliun untuk kompensasi kuota Pertalite dan Rp 19,25 triliun untuk penambahan kuota solar.
“Ada total dana senilai Rp 39,85 triliun yang perlu disiapkan untuk kompensasi, bila tidak ingin terjadi kelangkaan BBM pada November seperti yang diperkirakan BPH Migas,” kata Abra.
Abra mengatakan saat kuota habis, Pertamina tidak punya kewajiban lagi menyediakan BBM dengan harga penugasan. Padahal di sisi lain, Pertamina bahkan tidak mudah menetapkan harga jual Pertamax mendekati harga keekonomiannya.
“Artinya harus menanggung rugi juga,” kata Abra.
Senada dengan Abra, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan subsidi yang berorientasi kepada barang dapat mengarah pada jebolnya keuangan negara. Maka dari itu, subsidi yang berorientasi pada orang atau penerima manfaat harus dilakukan untuk membendung harga minyak mentah dan gas dunia yang masih tinggi.
Menurut pengamatan Mamit, mayoritas penyaluran BBM saat ini bermasalah dan tidak tepat sasaran, karena mengarah pada masyarakat menengah ke atas.
“Untuk solar bahkan saya prediksi 80% salah sasaran, karena yang beli saat ini adalah mereka pengusaha perkebunan dan pertambangan yang seharusnya tidak layak mendapat harga solar subsidi,” kata Mamit pada Katadata.
Kurang Diminati
MyPertamina tampaknya kurang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Rating aplikasi ini di Google Playstore anjlok hingga 1,2 bintang saja. Berbagai ulasan negatif juga muncul, yang membuat pamor aplikasi ini kian memburuk.
Beberapa komentar misalnya mengeluhkan tidak bisa melakukan registrasi di aplikasi MyPertamina. Ada juga yang mengeluhkan soal teknis pembayaran melalui LinkAja yang masih sering bermasalah.
“Kalau mau memaksa orang pakai aplikasi ini, setidaknya buatlah yang aplikasi yang bagus dan berfungsi,” keluh, salah seorang pengguna MyPertamina di Playstore.
Menurut Ekonom Indef, Abra Tallatov, narasi yang muncul dari pemerintah bersifat pemaksaan untuk menggunakan BBM subsidi. Ia menyarankan Pertamina agar menggunakan metode yang lebih bersifat promotif agar masyarakat mau menggunakan aplikasi ini.
“Misalnya ada program bonus, cashback, dan sebagainya, sehingga masyarakat berbondong-bondong secara sukarela mau meng-install dan submit data mereka,” tutur Abra.
Agar bisa mendapatkan jatah kuota subsidi, masyarakat harus melakukan pendaftaran melalui laman subsiditepat.mypertamina.id atu lewat aplikasi MyPertamina. Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mendatangi SPBU terdekat. Setelah mendaftarm masyarakat akan memperoleh QR COde yang bisa dipakai untuk membeli BBM.
“Bagi yang tidak memiliki smartphone QR Code-nya di print, dilaminating lalu ditempel saja ke kendaraannya,” kata Direktur Utama Pertamia Nicke Widyawati.
Sementara itu, Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya ragu bahwa aplikasi MyPertamina siap digunakan untuk penyaluran BBM. Pasalnya, aplikasi ini membutuhkan proses dalam pengembangannya, seperti membuat versi beta, evaluasi bug hingga penyempurnaan.
“Ini membutuhkan waktu beberapa bulan,” kata Alfons, kepada Katadata.
Penggunaan aplikasi MyPertamina, sebetulnya bukan cuma dimaksudkan untuk membatasi penyaluran BBM subsidi. Menurut Sales Area Manager Karawang PT Pertamina Patra Niaga, Jimmy Wijaya, aplikasi MyPertamina juga bisa membantu untuk menghasilkan big data yang bisa membantu pemerintah mengalokasikan subsidi tepat sasaran.
Dalam kolom opininya di Katadata yang dimuat pada Selasa (12/7), Jimmy menuturkan data dari MyPertamina bisa menggambarkan customer behavior untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan seseorang terhadap konsumsi BBM.
“MyPertamina bisa menjadi platform untuk semua kalangan. Yang tidak kalah penting, masa depan MyPertamina akan memberi petunjuk untuk menjalankan transisi energi,” tulis Jimmy.
