- Penjualan mobil listrik berbasis baterai naik 15 kali lipat pada 2022.
- Banyak pihak menunggu insentif mobil listrik.
- Insentif pajak mobil listrik mirip dengan langkah Amerika Serikat.
Lonjakan penjualan mobil listrik sedang terjadi. Kondisi ini muncul di tengah kampanye intensif pemerintah untuk mendorong transisi energi di sektor transportasi dan insentif pajak kendaraan listrik (EV).
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil listrik berbasis baterai naik 15 kali lipat ke 10.327 unit pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kelas hybrid, penjualannya tumbuh dua kali lipat ke 5.100 mobil.
Permintaan terhadap kendaraan non-bahan bakar minyak (BBM) itu juga terlihat di Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta International Expo pada 16 sampai 26 Februari lalu. Pabrikan mobil asal Inggris, PT MG Motor Indonesia, membukukan pesanan untuk 330 mobil tipe MG 4 EV.
Direktur Pemasaran MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan, pemesanan muncul meskipun perusahaan belum mengeluarkan harga crossover elektrik tersebut. Harganya diperkirakan berkisar di Rp 700-an juta. “Rencananya mobil ini akan kami luncurkan pada Juli 2023,” katanya.
Di IIMS, pabrikan mobil lokal, yaitu PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) juga memperkenalkan mobil listrik pertamanya. Ada dua prototipe mobil listrik pada pameran tersebut, yaitu Bima EV Cargo Van dan Bima EV Passenger Van.
Kedua mobil ini memiliki baterai berkapasitas 49,1 kilowatt jam (kWh) untuk menempuh jarak hingga 300 kilometer (km). Untuk Cargo Van harganya Rp 530 juta dan Passenger Van Rp 540 juta.
Presiden direktur Esemka Eddy Wirajaya mengatakan, Bima EV merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan otomotif Tiongkok, Shineray. “Sekarang Esemka Bima EV masih prototipe tapi ke depan akan diproduksi secara CKD di pabrik kami di Boyolali,” ujarnya pada 17 Februari lalu.
Urgensi Insentif Pajak Mobil Listrik
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan adopsi kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi BBM kendaraan konvensional yang saat ini mencapai hampir 70 miliar liter per tahun.
Pemerintah akan meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik di dalam negeri hingga 10% dari total kendaraan pada 2023-2024. Peningkatan pasar kendaraan listrik itu, dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya pemberian insentif pembelian dan konversi motor listrik serta pengurangan pajak untuk mobil listrik.
Luhut menyebut, pemerintah telah mempersiapkan insentif pembelian mobil listrik lewat pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) kendaraan ke 1% dari 11%. Pembahasannya sudah pemerintah lakukan pada 1 Februari 2023. Lalu, Peraturan Menteri Keuangannya (PMK) seharusnya terbit pada awal bulan yang sama.
Namun, hingga akhir Februari 2023, PMK itu tak kunjung muncul. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Rofyanto mengatakan, institusinya masih melakukan analisis terhadap rencana insentif pajak ini.
Skema tersebut menandai perubahan dari wacana subsidi pembelian yang sempat muncul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan pada Desember 2022, pemerintah berencana untuk memberikan subsidi Rp 80 juta untuk mobil listrik berbasis baterai dan Rp 40 juta untuk mobil listrik hibrida.
Insentif pajak muncul di tengah keinginan pemerintah untuk mendorong penjualan mobil listrik hingga ke 400 ribu unit pada 2025. Angka ini sekitar 20% dari total penjualan mobil secara keseluruhan.
Andry Satrio Nugroho dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, ada peluang-peluang penyalahgunaan insentif pajak mobil listrik. Diler mungkin akan menaikkan harga mobil listrik terlebih dahulu untuk meraih untung.
Di sisi lain, penjualan mobil listrik diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini seiring dengan peningkatan pabrikan mobil listrik asing yang berinvestasi ke Indonesia. “Menurut saya, tidak ada urgensi untuk memberikan insentif tersebut,” kata kepala pusat kajian industri, perdagangan, dan investasi Indef itu pada Jumat (24/2).
Pemerintah telah menerapkan sejumlah insentif fiskal untuk mobil listrik. Misalnya, pembebasan bea masuk untuk impor kendaraan listrik dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (atau IKD) sejak Februari 2022. Mobil listrik juga bebas dari pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sejak Oktober 2021.
Investasi pabrikan mobil listrik asing
Insentif pajak mobil listrik mirip dengan langkah pemerintah di negara-negara lain. Mulai 1 Januari 2023, Amerika Serikat menerapkan potongan pajak hingga US$ 7.500 bagi konsumen untuk membeli mobil listrik.
Namun, melansir VOA Indonesia, persyaratan untuk mendapat insentif itu rumit. Kriterianya terkait dengan di mana mobil dan baterai diproduksi. Sebagian mobil listrik buatan Kia, Hyundai dan Audi, tidak akan memenuhi syarat karena dibuat di luar Amerika Utara.
Kembali ke Indonesia, Wuling Motors telah memproduksi Wuling Air ev di pabriknya di Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan yang bermarkas di Liuzhou, Cina, itu mulai memperkenalkan Wuling Air ev di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition, Kabupaten Tangerang, pada Agustus 2022.
Dalam catatan Gaikindo, Wuling Air ev tipe jarak jauh memimpin penjualan dari pabrik ke diler dengan 6.859 mobil pada 2022. Mobil kota ini mengalahkan crossover elektrik asal Korea Selatan, Hyundai Ioniq 5 Signature Extended, yang membukukan penjualan 1.517 mobil.
Peminat Wuling Air EV naik karena menawarkan harga yang lebih murah meskipun kapasitas kendaraan lebih kecil. Mobil ini dijual dengan harga mulai Rp 243 juta per unit. Sedangkan Hyundai Ioniq 5 sekitar Rp 748 juta per unit.
Saat ini, pemerintah tengah berusaha membujuk pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla dan asal Tiongkok BYD Auto untuk berinvestasi ke Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam negosiasi dengan pemimpin Tesla Elon Musk.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hari Seto menyebut, pemerintah bersedia untuk membebaskan bea masuk untuk impor mobil dalam kondisi utuh (atau CBU) sebagai insentif kepada Tesla jika ingin berinvestasi.
“Misal, mereka butuh waktu tiga tahun untuk bikin pabrik, maka kita kasih tiga tahun dia bisa impor CBU, tapi dengan syarat harus jadi pabriknya,” katanya pada 23 Februari 2023.
