Pertama, dua kader PDIP selaku gubernur menolak keputusan kader PDIP selaku kepala negara. Selain Ganjar, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menolak kehadiran timnas Israel berlaga di Indonesia.
“Tentu Jokowi merasa direndahkan karena rumahnya sendiri, termasuk gubernurnya, menolak kebijakan dia. Ini tamparan keras, sehingga Jokowi perlu membuat kekuatan besar dari lima partai yang mendukungnya di pemerintahan,” kata Ujang saat dihubungi Katadata.co.id.
Tidak hanya melakukan langkah defensif untuk menjaga marwah presiden, menurut dia, ada hal lain yang muncul dari pertemuan ini, yaitu ganjaran kepada Ganjar Pranowo.
Dari berbagai survei, Gubernur Jawa Tengah kerap menduduki peringkat teratas. Ia sempat mendapat lampu hijau dari Jokowi. Bahkan PAN pun menyatakan dukungannya mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024,
“Tapi sekarang beda, Jokowi sudah malas mendukung Ganjar. Saya pun sudah konfirmasi ke petinggi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kalau Jokowi marah ke Ganjar. Pasti Ganjar tidak akan ditarik koalisi besar,” kata Ujang.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pun sependapat dengan Ujang. Ia memprediksi sikap politik Jokowi terhadap Ganjar bakal terlihat dalam dua bulan ke depan.
Di sisi lain, Adib menyebut sikap yang diambil Ganjar sebenarnya adalah arahan dari PDIP. Adib menduga Partai Banteng mencoba menguji loyalitas kadernya dengan mengambil sikap soal keadatangan Israel. “Pesannya jelas, Ganjar bersama gerbong PDIP,” katanya.
Berbeda dengan Ujang, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan justru optimistis dukungan jokowi kepada Ganjar tak bakal memudar. Penyebabnya adalah elektabilitas Ganjar yang selalu tinggi hingga adanya kedekatan personal.
Djayadi memperkirakan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak akan berpengaruh pada kepuasan rakyat pada Jokowi. Presiden pun tahu sikap Ganjar adalah arahan dari Partai Banteng. “Jadi itu dalam konteks senapas dengan sikap partai,” ujarnya.
Lirik-lirik Koalisi Besar terhadap Partai Banteng
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron tidak khawatir dengan wacana pembentukan koalisi besar. Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, Partai Demokrat dan Partai NasDem sudah solid. “Tiga partai sudah kuat dan calon presidennya sudah pasti, Anies Baswedan,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Senin (3/4)
Terkait koalisi besar, Herman mengatakan partainya belum menemukan alasan yang mendasari pembentukan tersebut. Apalagi koalisi besar belum memberi dukungan terhadap salah satu calon presiden.
Terlepas dari hukuman politis yang akan diterima Ganjar Pranowo, Ujang melihat adanya koalisi besar bisa menimbulkan sisi negatif dan positif.
Secara positif, koalisi gemuk ini akan memperoleh kekuatan politik yang besar. Bila Koalisi Indonesia Bersatu alias KIB dan Koalisi Indonesia Raya alias KIR digabungkan, jumlahnya melebihi PDIP. “Namun tetap harus dicari calon presiden dan wakil terbaiknya. Kalau yang dipilih tidak bagus, susah juga,” katanya.
Satu tokoh yang memegang kunci kesuksesan koalisi besar, yaitu Joko Widodo. Kepala Negara ingin memiliki kekuatan besar untuk mendukung calon presiden yang ia pilih.
“Saya meyakini, belum tentu yang didukung PDIP, didukung oleh Jokowi. Ini sudah mulai kelihatan. Karena itu, koalisi besar yang dibentuk belum menawarkan nama calon presiden dan wakil presiden,” ucapnya.
