Wakil Ketua Umum PSI: Kaesang Effect Itu Sangat Nyata
Yang paling pertama jelas hirilisasi. Ini adalah dasar cara kita untuk memperkuat kembali, membangun kembali basis industri kita yang selama ini gagal kita bangun.
Dulu kita pernah coba tekstil, kayu lapis, sawit, dan lain sebagainya. Ini kesempatan baru dan hasilnya sudah kelihatan sukses. Ini bukan hanya akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mendorong pemerataan ekonomi antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Karena tambang dan lain sebagainya itu sebagian besar di Indonesia bagian Timur.
Kalau misalnya program ini dilanjutkan, maka otomatis akan memperkecil jurang antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Contoh paling gampang Maluku Utara dengan hadirnya hilirisasi ini, tahun lalu pertumbuhan ekonomi 25%, jauh melampaui agregat nasional yang sekitar 5,2–5,3%. Tinggi dan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru buat Indonesia.
Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini didasarkan satu visi yang itu yang jelas. Kita akan jadi negara penghasil bahan baku baterai mobil listrik terbesar di dunia. Sebanyak 25% nikel kita punya, cadangannya di Indonesia. Kita punya kobalt juga di sini, basis industri hilirisasinya sudah dibangun.
Apa lagi program Jokowi yang akan dilanjutkan?
Memperluas program sosial atau infrastruktur sosial yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ada infrastruktur fisik dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. PSI punya program BPJS gratis, kami sudah melihat bahwa ini mungkin bisa dilakukan, tinggal political will saja, karena penyediaan layanan kesehatannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
Kami juga akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, terutama agar ada upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara masif di Indonesia bagian Timur. Jadi sekali lagi, ini cara kita untuk mengejar ketertinggalan di dalam dunia pendidikan.
Terakhir, tentu saja IKN karena pemindahannya tidak terhindarkan. Jakarta sudah tidak layak lagi untuk ditempati apalagi dalam dua, tiga, lima tahun ke depan. Jadi harus ada cara mengatasi ini. IKN itu adalah sebuah jawaban sekaligus menggambarkan satu konsep tentang kota masa depan dan Indonesia.
Bagaimana hitungannya untuk mewujudkan BPJS gratis?
Biaya atau pengeluaran BPJS tahun lalu itu Rp 130 triliun-an. Kemudian anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk itu sekitar Rp 56 hingga 63 triliun. Kemudian BPJS tahun lalu itu juga mengalami surplus. Belum lagi kalau misalnya kita bisa melakukan penghematan di beberapa pos, untuk menutupi anggaran BPJS. Jadi sekali lagi ini tinggal political will.
Isu pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi masih akan diperjuangkan?
Itu memang fokus kami untuk pemberantasan korupsi. Kita sudah punya undang-undang anti pencucian uang, tindak pidana korupsi, tapi kita butuh satu lagi yang akan memperkuat itu yaitu undang-undang perampasan aset.
Jadi salah satu persoalan Indonesia, koruptor saat ini berani terus melakukan kejahatan karena mereka merasa hukumannya tidak berat. Keluar dari sana bisa menikmati hasil kejahatannya, tetap kaya raya dari hasil kejahatan korupsi. Nah undang-undang perampasan aset ini akan membuat para koruptor ini menjadi jera, karena yang paling mereka takutkan itu kan miskin kalau asetnya disita negara.
Jadi undang-undang ini akan memaksa pejabat negara atau masyarakat hidup sesuai dengan pendapatan mereka. Jadi begitu tidak sesuai dengan pendapatan, tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, maka itu disita oleh negara.
Kami kalau diberi kepercayaan duduk di parlemen juga akan mendorong perubahan tata tertib di DPR. Kami ingin agar seluruh proses persidangan itu dibuka ke publik, diunggah di YouTube supaya orang bisa menilai siapa yang suka bolos, siapa yang mendukung undang-undang yang tidak pro masyarakat, siapa yang main-main dengan anggaran.
Termasuk kalau selama ini kan anggota DPRD PSI mengabarkan aktivitas sehari-hari. Nanti yang di Senayan pun seperti itu?
Kami ingin dorong ini menjadi satu kebijakan nasional. Jadi kita akan fight untuk itu. Kecuali untuk rapat-rapat yang memang terkait dengan pertahanan, keamanan negara, intelijen, yang memang ada keselamatan nyawa orang dan sebagainya, itu bisa di rapat tertutup.
PSI sepertinya bergerak ke tengah pada 2024, apa tidak khawatir ditinggal basis massa lama pada 2019 lalu?
Di dalam politik hal seperti itu mungkin sesuatu yang wajar ya. Yang penting kapal besarnya tidak goyang kalau ada satu orang memutuskan lompat dari kapal. Paling tidak yang pertama kapal Ini arahnya tetap sama, kami ingin Indonesia ini jadi negara yang bebas korupsi dan kemudian tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada intoleransi lagi.
Jadi kalau ada orang yang karena satu dan lain hal tidak sepakat dengan pilihan itu, kita harus hormati sebagai satu sikap politik. Enggak apa-apa. Tapi yang bergabung ke kita juga jumlahnya jauh lebih besar, itu mungkin yang harus kita perhatikan juga.
Termasuk pemilih yang kecewa PSI merapat ke Prabowo?
Ya jangan-jangan memang ini sudah soal beda pilihan politik saja. Jadi ini sekali lagi ya enggak apa-apa, ada banyak orang yang tetap mendukung PSI dan mau berjuang bersama kita.
Apa yang membuat PSI merapat ke Prabowo sebagai capres?
Kami melihat kandidat mana yang punya komitmen lebih besar untuk melanjutkan kerja Pak Jokowi. Dan kita melihat komitmen itu ada di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Sekali lagi ini soal pertimbangan politik biasa. Jadi kami merasa komitmen pasangan ini lebih besar.
Kami harus dukung karena kami percaya Pak Jokowi mengerjakan hal yang baik, hasilnya nyata, serta dinikmati kelompok masyarakat bawah.
Tapi, masih ada usaha untuk mempertahankan basis lama juga?
Ada, kami terus komunikasi dengan mereka. Kami jelaskan pilihan-pilihan yang ada di depan mata, dilemanya, problemnya, apa yang mau kita kerjakan. Mereka yang paham, bisa menerima. Tapi kalau sudah tidak paham, apalagi kalau kartu politik yang memang sudah ditaruh di tempat lain, apa boleh buat.
Dari pengamatan anda, mayoritas dari pemilih PSI 2019 masih berminat untuk memilih PSI lagi? Apalagi ada beberapa kader yang keluar?
Kalau ngomong secara mayoritas, iya pasti. Bahwa ada satu dua yang keluar itu juga harus diakui. Tapi itu bukan jumlah yang mayoritas.
Mengenai caleg dan politisi Perempuan, bagaimana proses penjaringannya?
Kalau penjaringan yang jadi tolok ukur adalah kompetensi. Tapi yang menguntungkan kami adalah keberadaan sosok seperti Sis Grace (Natalie), ini kan sebenarnya daya tarik yang kuat bagi perempuan untuk masuk politik.
Terus terang saya bertanya kepada anak muda perempuan mengapa mereka bergabung PSI. Rata-rata mereka bilang tertarik melihat Sis Grace karena merepresentasikan satu keberanian baru dalam politik.
Sis Grace perempuan yang berani masuk ke politik, punya sikap, punya integritas, kemudian meskipun dia mungkin punya latar belakang yang tidak berasal dari kelompok yang mayoritas. Itu kan sesuatu yang berharga di dalam politik kita dan itu menimbulkan keberanian.
Jadi figur itu penting menurut saya di dalam politik. Tapi begitu melihat sosok yang pas, mereka berpikir bisa menjaga integritas dan keberanian di politik.
Anak muda masih skeptis melihat politik saat ini, apa yang akan dilakukan PSI untuk meyakinkan mereka?
Lewat sebuah contoh, kami menunjukkan apa yang dikerjakan di Jakarta itu bisa membantu masyarakat menjaga uang mereka supaya tidak dikorupsi. Nah kita harus menyuntikkan keyakinan ini ke anak muda, karena pemilik masa depan itu, masa depan yang panjang itu, adalah anak muda.
Anak muda juga memikirkan modal finansial jika ingin bergabung ke politik, apa solusi PSI?
Nol rupiah, boleh dicek. Kami tidak ada mahar kalau seseorang ingin menjadi caleg. Silakan cek sampai ke DPRD, Rp 0, tidak ada mahar sama sekali.
Di Pilkada di 2019 boleh cek, calon-calon kepala daerah yang didukung oleh PSI tidak ada mahar. Bahkan kami di Surabaya membantu Mas Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya), kami bantu survei, tempat pelatihan, dan sebagainya.
Selain itu, kami tidak potong gaji anggota kami di DPRD. Kami sengaja tidak memotong gaji anggota dewan supaya mereka bisa bekerja secara profesional melayani masyarakat. Kami tahu, sekali dipotong, mereka akan merasa gajinya kurang, (lalu bisa) mencari proyek. Itu salah satu racun yang ada di parlemen,.
Itu artinya anda berani bilang bahwa ongkos politik PSI tidak sebesar dari parpol lain?
Iya, karena kita memang ingin membangun kultur baru. Kalau kami sama dengan yang lain, apa bedanya. Saya kalau ke lapangan, tidak akan terlalu lama menghabiskan waktu dengan mereka yang meminta amplop. Pertama karena kami tidak akan pernah memberikan uang. Kedua, itu pasti bukan tipikal pemilih PSI.
Apa yang harus kita lakukan agar tidak mengulangi Pilpres dan Pemilu 2019 yang membelah masyarakat?
Ada ketegangan, tapi memang yang membedakan mungkin di 2019 ini dipersepsikan orang itu memang ada pertarungan ideologis. Ada pertarungan ideologis antara dua kutub.
Tapi kalau sekarang kan ini kan pertarungan antara dua kubu nasionalis. Semuanya ini masuk di dalam kubu nasionalis semua. Pertama Mas Ganjar sendiri ada di kubu nasionalis, Pak Prabowo ada di kubu nasionalis karena beliau sudah rekonsiliasi, bergabung di dalam kabinet Pak Jokowi dan kemudian warna koalisinya juga warna koalisi nasionalis. Jadi sekali lagi saya rasa harusnya ketegangannya tidak sekeras di 2019.
Tapi ada hal lain yang muncul, apakah putusan MK soal batas usia cawapres tak menjadi sentimen negatif ke PSI?
Enggak, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di MK. Kami fokus memperjuangkan apa yang menjadi agenda perjuangan PSI. Kan kami enggak ikut-ikutan apa yang terjadi di sana, itu urusan mereka, silakan.
Putusan tersebut membuat adanya isu politik dinasti yang dilakukan Jokowi dan keluarganya..
Saya enggak terlalu khawatir. Di dalam demokrasi itu kan orang dipilih, sedangkan dinasti itu adalah kekuasaan yang diwariskan dan biasanya terjadi di dalam sistem yang tertutup. Kenapa kita khawatir? Kalau tidak suka, jangan dipilih, sesederhana itu. kenapa kita khawatirkan? Kalau enggak suka jangan dipilih, sesederhana itu.
Jadi dalam pemilihan terbuka, semua akan diuji. Gibran akan dites melalui pilpres, Kaesang akan dites melalui pemilihan legislatif. Jadi kalau saya rasa kekhawatiran itu mungkin terlalu berlebihan.
