Mahfud MD: PDIP dengan Saya Tidak Ada Kata-kata Petugas Partai
Anda tahu sudah 16 Menkopolhukam, mulai dari Panggabean (Jenderal TNI Maraden Panggabean), tidak ada satu pun yang ngomong bahwa pemerintah jorok. Baru saya yang ngomong dan bertindak.
Mereka sudah enggak ngomong, enggak bertindak. Tidak ada tuh Menkopolhukam yang menyelesaikan kasus atau melempar isu. Menurut saya, ini suatu kemajuan.
Saya sudah eksekusi kasus yang besar-besar. Dan saya beritahu ini juga bahwa aparat ini jorok sehingga harus diperbaiki.
Ketika terpilih menjadi wakil presiden, Anda menyampaikan ke Bu Mega agar dapat akses ke Menkopolhukam. Apa pentingnya?
Selama ini Menkopolhukam terlepas dari wakil presiden. Padahal bisa ditangani wakil presiden. Kalau Pak Harto (Presiden ke-2 RI Suharto) dulu ada wakilnya. Tugas wakil presiden di bidang pengawasan pembangunan.
Saya minta penegakan hukum, tapi tetap di bawah tanggung jawab presiden. Saya hanya akan membantu dan memberi solusi, kemudian presiden yang harus memutuskan.
Anda meminta itu ke Bu Mega. Jadi, beliau sebagai ketua umum partai posisinya sangat penting?
Enggak. Ketika saya diminta oleh Bu Mega mengurusi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM (hak asasi manusia), dan lainnya, saya bilang oke. Kalau Ibu tugaskan saya, saya minta akses nanti presiden menugaskan secara khusus kepada saya ini. Tetapi tetap di bawah hak prerogatif dan di bawah kendali presiden.
Itu saya sampaikan ke Bu Mega, bukan untuk minta izin. Terus beliau bilang iya itu harus dilakukan. Lalu, saya bilang ke Mas Ganjar. Dia bilang iya, berarti malah bagus. Ini tidak melanggar kewenangan, tinggal presiden yang memerintahkan. Soal manajemen saja.
Berkali-kali Bu Mega menyebut Pak Jokowi adalah petugas partai. Mungkin juga ini terjadi kepada Pak Ganjar. Anda bisa lebih rendah lagi posisinya?
Enggak juga. Di dalam surat pernyataan yang saya buat itu tidak ada petugas partai. Mungkin di internal PDIP.
Partai kan tugasnya melaksanakan konstitusi sesuai AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) partai. Tapi dengan saya tidak ada kata-kata petugas partai. Saya hanya disuruh menangani itu dan saya minta akses tersebut dan saya setuju.
Itu dalam bentuk akad atau kontrak politik?
Saya mengatakan bersedia menjadi calon wakil presiden dan melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Jadi saya tanda tangan bahwa saya bersedia. Sesudah itu, Bu Mega memberi tugas-tugas yang itu tadi, lebih spesifik.
Modal yang membuat Anda yakin menemani Ganjar Pranowo memenangi Pilpres?
Modalnya ya track record saya. Saya sudah 24 tahun di pemerintahan. Saya bekerja di bidang itu dan selalu bisa enggak ada masalah, enggak ada catatan jelek. Itu sudah modal utama karena kalau orang cacat itu pasti tersandar.
Anda dikenal sebagai orang yang sederhana, apa adanya, dan lugas.
Itu modal saya. Lugas dan sederhana itu tidak dibuat-buat. Jadi alamiah.
LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Anda berapa?
LHKPN saya Rp 28 miliar. Itu memang gede karena saya selama 24 tahun bekerja dan gajinya di atas Rp 100 juta setiap bulan.
Kalau saya tidak mau masuk komisaris. Saya sudah ditawari. Bahkan saat menjadi menteri, saya bekerja sebagai konsultan hukum di sebuah perusahaan energi di Singapura. Gaji saya lebih besar dari menteri dan saya boleh duduk di situ meskipun menjadi menteri. Tapi saya akhirnya mengundurkan diri karena saya menteri.
Jadi, kalau orang bilang menteri kok miskin. Saya bilang, enggak juga karena gaji saya besar. Tapi (LHKPN) sampai ratusan miliar itu ya sambil usaha.
Rivalitas terberat Anda siapa di antara dua pasangan calon lainnya?
Sama saja saya kira. Cuma harus diakui mungkin kalau dari sudut jaringan dan struktur, mau-tak mau memang pasangan nomor dua, karena ini ada putra presiden. Secara psikologis itu ada pengaruhnya. Tapi kami jalan saja, asal tidak melanggar hukum.
Paslon nomor dua ini jaringannya kuat. Lalu, struktur birokrasi juga kami pantau memang ada gejala-gejala itu.
Ada potensi pemihakan dari aparat?
Iya, potensinya besar dong. Kalau dari laporan-laporan media memang ada. Kemudian informasi yang masuk ke saya juga ada potensi itu. Tetapi harus dibuktikan.
Potensi kecurangan ini dikhawatirkan orang-orang?
Begini, sepanjang Pemilu kecurangan pasti selalu terjadi. Kecurangan selalu ada tapi supaya diingat, itu bukan dari pemerintah. Itu dari kontestan yang punya pengaruh ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau ke tempat pemungutan suara (TPS).
Kalau zaman Pak Harto yang curang pemerintah, lembaga pemilihan umum, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang itu antar partai politik dan kontestan sehingga sifatnya horizontal. Itu pasti terjadi. Saya jamin itu terjadi di dalam Pemilu.
