BUMN Tuai Apresiasi Atas Upaya Pengurangan Emisi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengapresiasi BUMN. Badan Usaha Milik Negara selama ini menjadi garda depan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya selama proses pemulihan saat pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, BUMN berperan penting dalam penanganan pandemi.
“Keberhasilan BUMN ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa kembali seperti sebelum Covid-19," ujarnya di sela pembukaan State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022, di Bali, Senin (17/10/2022).
Di dalam kesempatan tersebut, Luhut didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. SOE International Conference atau Konferensi BUMN Negara G20 sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menyambut KTT G20.
Acara tersebut menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia, termasuk transisi energi.
Adapun, melihat kiprah BUMN yang sejauh ini berkontribusi positif, Luhut meyakini, meskipun berada dalam ancaman resesi global, Indonesia mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan bersama.
"Transformasi membuat lebih efisien. Jumlah BUMN berkurang dari 108 jadi 92 BUMN dan ditargetkan bisa turun dari itu. Transformasi membuat BUMN lebih banyak kontribusinya kepada perekonomian. Ini bisa mendorong perekonomian naik 115 persen dari target pemerintah," ujar Menko Marves.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir saat jumpa pers SOE International Conference 2022 menjelaskan, BUMN siap menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE).
"Kita harus mendorong renewable energy, masing-masing perusahaan BUMN tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan untuk memastikan NZE tahun 2060 terjadi," kata Erick.
PLN Memimpin Transisi Energi
Dari segi BUMN sendiri, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyambut baik dukungan pemerintah untuk menyukseskan transisi energi khususnya mengejar target NZE 2060. PLN menyiapkan peta jalan sejak 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Artinya, PLN sudah siap memimpin transisi energi di Indonesia.
Gunna mendukung rencana tersebut, PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada 2060. Tahapan mekanisme retirement PLTU batu bara dilaksanakan bertahap hingga 2056, kemudian diganti dengan energi baru dan terbarukan (EBT).
Di dalam peta jalan PLN, percepatan retirement PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Percepatan retirement ini bisa dilakukan saat terpenuhi beberapa faktor.
Di antaranya adalah kapasitas EBT pengganti sudah operasional, aspek just transition terpenuhi, tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintah, dan adanya bantuan pendanaan dari komunitas internasional.
Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lain, seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi pada masa depan.
"Tak hanya mempensiunkan PLTU yang ada, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi," kata Darmawan.
Guna mempensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU ini.
Darmawan menjelaskan meski mempensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.
Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.
“Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujar Darmawan.
Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat ini eksis di seluruh Indonesia. Perseroan mengganti dengan pembangkit EBT berbasis potensi alam setempat.
“Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah,” ucap Darmawan lebih jauh.
Sebagai gantinya, PLN juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 20,9 GW pada 2030.
"Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami, PLN, membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini," ujarnya.
