Pensiun Dini PLTU Butuh Dana Jumbo, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?
Kementerian ESDM tengah menjalin komunikasi sejumlah lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia untuk membantu pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan skema hibah dan pinjaman.
Pemerintah juga mendorong penghimpunan dana dari lembaga keuangan dalam negeri dan penggunaan APBN. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan, langkah ini diambil untuk menekan alokasi anggaran APBN untuk pensiun dini PLTU.
"Kalau hanya dari APBN terlalu berat karena saat ini kita tahu sendiri memang butuh dana," kata Feby saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom Jakarta pada Kamis (13/10).
Meski demikian, Feby tak menjelaskan lebih lanjut soal berapa total nilai pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan pensiun dini. Walau sebagian dana yang diperoleh dari lembaga internasional berasal dari skema pinjaman, Feby menjamin pinjaman tersebut memiliki fasilitas bunga rendah.
"Pasti investasinya besar. PLTU yang harus dipensiunkan itu harus memperhitungkan untung rugi, misal jangka waktu 30 tahun tapi harus pensiun di 15 tahun, gap 15 tahun ini gimana? ini kan harus ditanggung biayanya," ujarnya.
Sejauh ini Kementerian ESDM masih melakukan kajian atau seleksi terhadap PLTU yang operasinya akan dihentkan. Namun Feby tak menjelaskan lebih rigit soal PLTU mana saja yang sudah masuk dalam daftar Kementerian ESDM.
"Kami sedang melakukan kajian mengenai itu, memang ada kajian versi ESDM, banyak hal yang harus dilihat, Misalnya pendanaan, dampak kepada tenaga kerja," tutur Feby.
Merujuk pada kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama University of Maryland, Amerika Serikat (AS) bertajuk Assessing the Retirement Plan and Financial Need for Accelerated and Just Coal Power Phaseout in Indonesia, estimasi pendanaan untuk pensiun dini PLTU mencapai US$ 27,5 miliar atau Rp 422 triliun hingga 2050.
