IDSDB, Dorong Keseimbangan Pembangunan
Perubahan terdapat pada pilar ekonomi dengan penambahan indikator ketenagakerjaan. Selain itu, perubahan juga terdapat pada pilar tata kelola, dari sebelumnya tiga indikator berupa kelembagaan, pelayanan publik, dan kebijakan, kemudian menjadi lima indikator meliputi partisipasi, akuntabilitas, tranparansi, efektivitas, dan prinsip berkelanjutan.
Meskipun perubahan desain riset indeks berdampak pada perubahan hasil indeks, namun terdapat beberapa daerah yang tetap stabil karena berhasil menjaga keseimbangan kinerja di tiap pilarnya.
“Beberapa daerah yang sebelumnya berada di posisi atas jadi berada di posisi tengah atau di bawah. Namun ada juga daerah-daerah yang posisinya tetap sama, baik di posisi atas, tengah, maupun bawah,” ujar Arman.
Proses pemeringkatan daerah dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari kunjungan lapangan, diskusi bersama berbagai ahli untuk penyempurnaan indeks, sosialisasi, hingga memperluas narasi daya saing daerah berkelanjutan bekerja sama dengan APKASI.
Selain itu, sosialisasi IDSDB juga mencakup perluasan narasi keberlanjutan melalui lokakarya dan lomba foto, melakukan need assessment ke daerah, dan mempersiapkan asistensi untuk peningkatan kapasitas daerah.
Dalam penyusunan indeks ini, tim konsorsium bersama lembaga mitra juga menghadapi tantangan di lapangan, utamanya soal ketersediaan data. Hal ini terjadi sebab perhitungan indeks menggunakan data sekunder, sedangkan belum semua daerah memiliki manajemen data yang baik.
Arman menyebutkan, data yang paling sulit didapatkan adalah terkait pilar lingkungan lestari. Ini dikarenakan, kebanyakan data lingkungan hanya sebatas di level provinsi, sedangkan IDSDB ini mengambil data kabupaten.
Tantangan lain yang ditemui tim indeks ada pada penilaian pilar tata kelola. Beberapa indikator seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), belum banyak daerah dipublikasikan pada situs resmi kabupaten. Hal itu membuat proses pengumpulan data memerlukan waktu yang relatif lebih lama.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Arman berharap, IDSDB ini dapat menjadi salah satu acuan penguatan pembangunan nasional dan daerah. Hasil indeks IDSDB juga diharapkan menjadi referensi insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih dulu maju dalam penerapan pembangunan hijau.
“Melalui ini, pemerintah daerah dapat mengukur tingkat daya saingnya dan membuka ruang kolaborasi untuk berbagai inovasi. Pemerintah daerah bahkan bisa mendapat apresiasi dan insentif untuk peningkatan kapasitas,” tutur Arman.
Upaya pengukuran daya saing daerah ini juga diapresiasi Kepala Sekretariat SDG’s Bappenas, Vivi Yulaswati. Menurut Vivi pada Katadata (18/11/22), indeks seperti IDSDB ini merupakan pelengkap pengukuran kemajuan daerah.
“Dengan indeks ini pemerintah bisa memverifikasi dan memvalidasi kondisi riil di daerah. Ditambah, pilar dalam IDSDB sama dengan pilar SDGs, sehingga bisa satu tujuan dan saling menguatkan,” kata Vivi.
