Porsi Pembangkit EBT 51,6%, PLN Klaim RUPTL 2021-2030 Paling Hijau

PLN menggenjot porsi pembangkit EBT dalam draft RUPTL 2021-2030 menjadi 51,6%. Sebelumnya porsi pembangkit EBT diusulkan 48% atau masih lebih tinggi dari 2019-2028 yakni 30%.
Image title
20 Agustus 2021, 19:50
PLN, EBT, kementerian esdm
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Petugas merawat panel surya yang terpasang di atap Gedung Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM), Jakarta, Senin (24/5/2021). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi prioritas pemerintah dalam mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai target untuk mencapai "net zero emission".

PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN mengklaim rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) untuk periode 2021-2030 sebagai yang paling hijau alias ramah lingkungan. Pasalnya, porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang diusulkan kembali naik menjadi 51,6% dalam draft RUPTL.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan dalam draft RUPTL 2021-2030 yang masih disusun porsi pembangkit EBT akan digenjot menjadi 51,6%. Sebelumnya pemerintah menargetkan porsi pembangkit EBT dalam RUPTL kali ini berkisar 48%, lebih tinggi dari RUPTL 2019-2028 yakni 30%.

"Kita ingin, ini yang sudah kita nyatakan merupakan RUPTL paling hijau yang pernah diusulkan oleh PLN," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (20/8).

Meski demikian, Bob belum dapat memastikan kapan RUPTL 2021-2030 akan terbit. Hal itu karena keputusan terbitnya RUPTL berada di tangan Kementerian ESDM.

"Ini baru usulan, RUPTL belum ditetapkan. Targetnya kita harapkan secepat mungkin," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik usulan PLN dalam menggenjot pembangkit EBT dalam RUPTL kali ini. Menurut dia, RUPTL harus menyesuaikan dengan rencana pemerintah untuk mencapai dekarbonisasi sebelum 2060.

Selain itu, RUPTL juga harus selaras dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disampaikan oleh pemerintah melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Apalagi target penurunan emisi 2020-2030 dalam NDC bisa saja berubah menjadi lebih tinggi. Negara-negara juga diminta meningkatkan ambisi iklim, mengacu pada laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  ke-6 yang baru dikeluarkan.

Fabby menilai RUPTL 2021-2030 perlu mempertegas target bauran EBT 23% untuk 2025 secara lebih luas. Menurut perhitungan IESR, untuk bisa mencapai target bauran EBT, setidaknya dibutuhkan tambahan 14 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit energi terbarukan.

"Kira-kira 10 GW dibangun oleh PLN. Kalau misalnya rencana penambahan kapasitas energi terbarukan yang direncanakan perusahaan dalam RUPTL ini mencapai 10 GW pada 2025, artinya itu sudah kompatibel dengan target 23%," ujarnya.

Fabby juga mengingatkan berhasil tidaknya target bauran EBT bergantung pada eksekusi pelaksanaan proyek. Hal tersebut juga mengacu pada rencana lelang atau pengadaan pembangkit, pembangunan infrastruktur pendukung lain, serta perbaikan terms PPA untuk mendorong bankability proyek energi terbarukan.

"Ini harus diturunkan dalam rencana tahunan untuk merefleksikan RUPTL dalam hal besaran capex (belanja modal) PLN," ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan draft RUPTL 2021-2030 beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut wajar, mengingat diskusi tentang porsi energi terbarukan terkait ttransisi energi dan net zero emission 2050 semakin masif.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebelumnya menyampaikan draft yang masih digodok tersebut merupakan RUPTL hijau, dengan porsi energi terbarukan 48%. Dengan begitu, penambahan kapasitas pembangkit EBT menjadi 51,6%, menunjukkan mulai ada keberpihakan pada energi bersih.

"Persoalannya adalah apakah komitmen sejalan dengan yang akan dilaksanakan manajemen PLN? Belum lagi nanti akan diperlukan beberapa strategi dan aksi agar green RUPTL ini bisa dieksekusi," ujarnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar mengapresiasi langkah PLN dalam menggenjot porsi pemangkit EBT pada RUPTL kali ini. Hal tersebut sesuai dengan usulan METI kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Ia pun berharap perusahaan setrum pelat merah ini dapat mengimplementasikan target yang akan dituangkan dalam RUPTL 2021-2030. Sehingga tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas.

"Menurut saya sih bagus, ini juga terkait dengan usulan METI dalam surat ke Presiden beberapa hari lalu sebelum akhir Juli," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, sebelumnya mengatakan pembahasan draft RUPTL 2021-2030 masih dalam tahap finalisasi. Namun dalam rapat panitia kerja bersama Komisi VII kemarin, PLN mengaku siap untuk menambah porsi pembangkit EBT dalam RUPTL.

"PLN siap, posisi EBT menjadi lebih besar yakni 51,6%. Ini langkah yang baik untuk bersama-sama mengawal RUPTL tersebut," kata Dadan dalam diskusi bertajuk Hitting Record-Low Solar Electricity Prices In Indonesia secara virtual, Kamis (19/8).

Ia juga berharap RUPTL 2021-2030 dapat segera terbit. Sehingga pemerintah dapat menjalankan program yang telah disusun dalam 10 tahun ke depan.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait