PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Ingatkan Ancaman Kenaikan Kasus Covid

Rizky Alika
27 Juli 2021, 09:56
Petugas Satpol PP melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di rumah makan Sushi Hiro, Jakarta, Minggu (13/6/2021). Epidemiolog mengingatkan ancaman kenaikan kasus Covid-19 jika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyar
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Petugas Satpol PP melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di rumah makan Sushi Hiro, Jakarta, Minggu (13/6/2021). Epidemiolog mengingatkan ancaman kenaikan kasus Covid-19 jika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilonggarkan. ANTARA FOTO/Muhammad

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  Level-4 dengan melakukan sejumlah pelonggaran. Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai pelonggaran tersebut dapat berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

"Pelonggaran ini akan berisiko pada kenaikan kasus kecuali protokol kesehatan dijalankan," kata Laura saat dihubungi Katadata, Selasa (27/7).

Menurutnya, makan di restoran dan sejenisnya harus dilakukan dengan jarak minimal 1,5-2 meter. Selain itu, makan di tempat tertutup tidak boleh dilakukan dalam durasi yang lama. Selain itu, pengunjung dengan kondisi tubuh yang tidak fit atau sakit bergejala ringan tidak boleh makan di rumah makan.

"Hal-hal terkait penerapan protokol kesehatan ini yang perlu dimonitor," ujar dia.

 Sementara, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pelonggaran itu harus diikuti dengan peningkatan pengetesan Covid-19.

"Yang harus dilakukan yaitu mengkompensasi dengan 3T (testing, tracing, treatment). Testing harus sejuta sehari," kata Dicky saat dihubungi Katadata, Senin (26/7).

Selain itu, penelusuran kontak perlu dilakukan minimal 80% kontak erat dari kasus konfirmasi. Selanjutnya, isolasi, karantina, serta vaksinasi perlu diperkuat. Seluruh hal itu perlu dilakukan secara masif.

Dicky pun menilai, pelonggaran PPKM belum ideal dilakukan. Namun, ia memahami pemerintah menghadapkan posisi yang sulit lantaran fokus pada penanganan kesehatan telah menimbulkan berbagai masalah lainnya.

Kondisi ini terjadi lantaran pemerintah memilih keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi sejak awal pandemi. "Dulu masih bisa fokus pada kesehatan. Sekarang sudah tidak bisa. Ada masalah sosial, ekonomi, bahkan politik," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...