Rasio Tes Positif Perlu Jadi Indikator Penting Roadmap Prokes Covid-19

Pemerintah tengah menyusun peta jalan atau roadmap protokol kesehatan pada enam aktivitas utama agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Epidemiolog menilai pembuatan roadmap sangat penting, namun harus memenuhi sejumlah indikator.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pembentukan roadmap harus memenuhi sejumlah indikator, salah satunya ketika jumlah test positivity rate di Indonesia ada di bawah 5%.

“Roadmap dibuat bukan hanya soal tingkat vaksinasi, tetapi harus dilihat seberapa banyak wilayah dengan tingkat positivity rate di bawah 5%, jumlah kematian harus 1 per 100 ribu orang, dan jumlah kasus infeksi 10 per 100 ribu orang,” kata Dicky kepada Katadata, Kamis (19/8).

 Menurutnya, penyusunan roadmap hidup bersama Covid-19 memang sudah menjadi keharusan setiap negara. Ia mengatakan, penerapan roadmap ini sudah mulai bisa dilakukan secara bertahap.

“Tahapan itu harus mulai dilakukan dari sekarang sebagai target. Tidak ada penetapan waktu kapan roadmap ini bisa diterapkan secara penuh, semua tergantung penanganan masing-masing daerah, yang jelas harus ada indikatornya,” kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, Dicky menekankan agar pemerintah meningkatkan testing, ia mengatakan bisa saja masyarakat disediakan alat untuk melakukan tes secara mandiri di rumah masing masing. Namun, harus dipastikan bahwa akurasi hasilnya semakin baik, mudah dilakukan dan aman.

Untuk mempercepat proses tracing atau pelacakan kasus Covid-19, penggunaan QR code untuk mengontrol mobilitas masyarakat seperti yang dilakukan pemerintah Singapura menurutnya juga perlu diterapkan untuk mempermudah pelacakan kasus.

“Prediksi saya semua negara akan sama. Standarnya nanti akan menggunakan QR code untuk tracing,” kata dia.

 Sebagai informasi, pemerintah Singapura membuat token TraceTogether serta kode QR SafeEntry sebagai strategi untuk mempercepat tracing. Token dan kode QR ini digunakan untuk akses masuk ke semua pasar serta pusat jajanan yang ada di Singapura.

Di Indonesia sendiri, masyarakat sudah diwajibkan untuk melakukan scan QR code melalui aplikasi PeduliLindungi saat mengunjungi pusat belanja. Aturan ini berlaku di beberapa daerah, seperti Jabodetabek, Bandung,  Semarang, Surabaya, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memprediksi masyarakat Indonesia akan hidup berdampingan dengan Covid-19 dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyusun peta jalan protokol kesehatan untuk enam  kategori, mulai dari mal hingga kantor.

 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, protokol kesehatan ini disusun agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonomi secara normal dengan kondisi lebih aman. Dengan demikian, aktivitas dapat dibuka secara bertahap tanpa mengorbankan keamanan.

"Kami segera lakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama," kata Budi dalam konferensi pers, Senin (9/8).

Enam aktivitas tersebut meliputi perdagangan modern seperti mal, pusat perbelanjaan dan perdagangan tradisonal seperti pasar basah atau toko kelontong. Kemudian, kantor dan kawasan industri serta transportasi darat, laut, dan udara. Selanjutnya, peta jalan untuk lokasi pariwisata seperti hotel, restoran, dan event; aktivitas keagamaan, dan pendidikan juga akan disusun.