Pemerintah Diminta Segera Buka Kran Impor Jagung Untuk Tekan Harga

Harga jagung lokal memang tergolong mahal jika dibanding dengan negara-negara lain karena biaya produksinya yang tinggi.
Image title
24 September 2021, 14:06
jagung, impor
ANTARA FOTO/ Akbar Tado/foc.
Petani mengupas jagung dari kulitnya usai terendam banjir lumpur di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (4/9/2021). Banjir akibat luapan air Bendungan Kalukku yang terjadi pada Jumat (3/9) itu, menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian jenis tanaman jagung rusak dan dipanen lebih awal. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/foc.\

Tingginya harga jagung beberapa waktu terakhir membuat pedagang hingga peternak kesulitan. Di satu sisi, melambungnya harga jagung membuat harga pakan ternak melonjak tetapi di sisi lain harga ayam hidup maupun telur ayam ras justru tengah turun. Untuk menekan harga jagung, pemerintah pun diminta untuk membuka impor.

Harga jagung untuk pakan ternak meroket melebihi Harga Acuan Pembelian yang ditetapkan pemerintah (HAP) Rp 4.500 per kilogram. Harga jagung di pasaran mencapai Rp 5.500 – Rp. 6.000 per kilogram.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Aditya Alta mengatakan harga jagung yang tinggi akan berdampak terhadap biaya pakan ternak. Oleh karena itu, untuk menyiasati harga jagung yang tinggi sebaiknya pemerintah tidak anti impor.

Apalagi jagung menjadi bahan baku utama dalam pembuatan pakan ayam yang berkontribusi hampir 72% dari biaya produksi.

Dengan harga pakan yang mahal, peternak harus mengeluarkan ongkos lebih padahal harga jual ayam belum juga naik. Kondisi ini membuat mereka menghadapi dua kesulitan sekaligus.

“Impor jagung itu akan menambah jumlah jagung yang beredar. Ketika harga sudah tinggi, otomatis harga jagung turun dan pada akhirnya dia akan menurunkan biaya produksi bagi peternak ayam dan petelur,” kata Aditya dalam sebuah webinar, Jumat (24/9).

Menurutnya, harga jagung lokal memang tergolong mahal jika dibanding dengan negara-negara lain. Mahalnya harga jagung disebabkan biaya produksinya yang tinggi.

Biaya produksi jagung di Indonesia mencapai Rp 4.500 per kilogram, sementara di negara Amerika Latin, seperti Brasil biaya produksi sekitar Rp 2.500 per kilogram.

Harga dan stok jagung menjadi polemik selama berminggu-minggu. Dua otoritas yakni Kementerian Pertanian dan Perdagangan bahkan saling tuding soal kelangkaan stok jagung.

Kementerian Pertanian (Kementan)  pada Senin (20/9) mengklaim bahwa pasokan jagung cukup dan stabil. Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan bahwa pasokan jagung mencapai 2,37 ton.

 Jumlah ini tersebar di Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sebanyak 722 ribu ton. Lalu, di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, dan sisanya di usaha lain sampai eceran ke rumah tangga.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada Selasa (21/9) mempertanyakan kebenaran pasokan jagung untuk pakan ternak karena tingginya harga di pasaran. Pasalnya, data di lapangan menunjukan stok jagung jauh dari angka yang disebut Kementan.

“Kalau kita punya stok, gak mungkin harganya meroket seperti ini. Jangankan ngomong jutaan, 7.000 untuk kebutuhan satu bulan di Blitar aja gak ada,” kata Lutfi dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, Selasa (21/9).

Lutfi menegaskan dirinya sudah memprediksi soal kenaikan harga jagung dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas lainnya , seperti kedelai. Namun berbeda dengan jagung, menurutnya meski mengalami kenaikan harga, pasokan kedelai tidak pernah mengalami kekurangan.

 “Kalau benar ada barangnya, tidak mungkin hari ini loncat sampai ke Rp 6.100. Ini masalah suplai dan demand. Saya perkirakan akan jauh lebih seram lagi bulan depan karena sekarang itu masa tanam kan, paceklik,” kata dia.

Di sisi lain, Kementan membantah bahwa tingginya harga jagung disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Harvick mengatakan bahwa penyebab harga jagung tinggi adalah disparitas harga antara harga acuan pembelian (HAP) dari Kementerian Perdagangan dengan harga yang ada di pasaran.

Selain itu, ada ketidaksinkronan antara pengusaha pakan besar dan kecil terhadap peternak rakyat. Sebab, peternak rakyat tengah membengkak biaya produksinya, sehingga tidak bisa menjual telur di atas Harga Pokok Produksi (HPP).

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait