Lebih dari 50% UMKM Tutup Selama PPKM, Bisnis Pakaian Paling Terpukul
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak besar terhadap bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih dari 50% UMKM Indonesia tutup permanen ataupun sementara selama pemberlakuan PPKM.
Survey yang dilakukan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama Indosat menunjukan sebanyak 30,9% UMKM Indonesia harus tutup permanen karena PPKM.
Sementara itu, 24% UMKM menutup usahanya untuk sementara waktu.
Survey dilakukan terhadap 3011 UMKM terhadap dampak PPKM Darurat yang kemudian berganti menjadi PPKM Level 4.
Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli sebagai dampak melonjaknya kasus C0vid-19.
"UMKM merupakan sektor yang terkena dampak sangat besar selama PPKM. Survey kami juga menunjukan sebanyak 90% UMKM mengalami penurunan pendapatan,"tutur Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Untuk Indonesa, dalam webinar berjudul UMKM Indonesia di tengah Pandemi & Potensi Untuk Pemulihan Usaha Ramah Lingkungan dan Inklusif, Kamis (14/10).
Sebanyak 35,2% responden mengatakan mereka menutup usahanya karena kekurangan ongkos produksi, 30,2% karena menurunnya permintaan.
Sebanyak 27,5% karena peraturan pemerintah, sementara sisanya karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan pembiayaan.
Sebanyak 46% UMKM berencana menutup usahanya lebih dari 6 bulan sementara kurang dari 5% yang hanya tutup kurang dari dua minggu.
Sebanyak 57% UMKM yang disurvey mengatakan tidak tahu kapan mereka akan membuka usahanya kembali.
Hampir semua UMKM yang disurvey mengatakan Mei menjadi bulan terberat buat mereka. Sebagai catatan, pada bulan Mei, terdapat perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Secara historis, perayaan lebaran menjadi puncak permintaan dan konsumsi di Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 membuat UMKM banyak kehilangan pesanan.
Survey juga menunjukan bahwa UMKM di Jawa Bali mengalami penurunan pendapatan sebesar 48% selama PPKM sementara UMKM non-Jawa dan Bali sebesar 41%.
UMKM yang bergerak di bidang fashion, garmen, dan aksesoris mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sektor lain.
Sebanyak 54% UMKM yang menjual ataupun memproduksi fashion, garmen, dan aksesoris mengalami penurunan pendapatan hingga dua kali lipat selama PPKM.
Sementara itu, sebanyak 49,2% UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman mengalami penurunan pendapatan dua kali lipat dan 48,7% dari UMKM yang menjual furnitur dan home appliances mengalami penurunan pendapatan.
Survey UNDP juga menunjukan 42% UMKM kemungkinan tidak bisa beroperasi selama tiga bulan jika PPKM terus berlanjut.
"Survey menunjukan wanita merupakan yang paling banyak kehilangan pekerjaaan di UMKM namun jumlah UMKM milik perempuan yang menerima bantuan justru lebih sedikit dibandingkan laki-laki," tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp15,3 triliun kepada 12,8 juta pelaku UMKM dalam bentuk uang tunai untuk meringankan beban selama pandemi.
UNDP juga menanyakan ketertarikan UMKM dalam menjalankan bisnisnya untuk lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sebanyak 95% dari mereka mengatakan tertarik untuk menjalankan usaha yang lebih ramah lingkungan. Pemilik UMKM wanita menunjukan minat yang lebih tinggi kepada green business daripada UMKM milik lahi-laki.
"Kami melihat potensi mengenai green business. Jelas sekali mereka ingin perubahan. Karena itu kami ingin meningkatkan kolaborasi untuk lebih menggerakan green business,"tutur Shimomura.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimis bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan akan terus berkembang ke depan.
"Cara mendatangkan keuntungan dengan merusak alam harus ditinggalkan. Sudah saatnya bisnis mengedepankan kualitas kehidupan berkelanjutan dalam jangka panjang,"tutur Teten.
