Tutup Defisit BPJS, Pemerintah Andalkan Alokasi Belanja Lain-lain
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan akan kembali mengalami defisit dengan nilai lebih dari Rp 10 triliun tahun ini. Selama ini, defisit terus ditambal oleh Penyertaan Modal Negara (PMN), namun kebijakan tersebut disetop sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan parlemen.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pagu belanja lain-lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 untuk menutup defisit BPJS. "Ini sesuai dengan ketentuan di APBNP 2017 akan melalui komponen belanja lain-lain," kata Askolani kepada Katadata, Senin (9/10).
(Baca juga: Pemerintah Setop Suntikan Modal, BPJS Diminta Mandiri Atasi Defisit)
Namun, ia mengakui, besaran pagu belanja lain-lain masih di bawah Rp 10 triliun. Dana tersebut juga baru bisa diberikan di akhir tahun, setelah melihat kondisi realisasi APBNP 2017. Jika belum mencukupi untuk menutup defisit, maka Kemenkeu akan mengadakan rapat internal guna menetapkan solusi lainnya.
"Mengenai angka defisit tentunya akan di-review. Nanti menyikapinya akan dibicarakan internal Pemerintah," tutur Askolani. (Baca juga: Holding BUMN, Pemda Papua dan BPJS Siap Ambil Saham Freeport)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, PMN BPJS dihentikan sesuai arahan BPK dan DPR. Sebagai gantinya, pemerintah menambah anggaran subsidi kesehatan masyarakat agar BPJS Kesehatan bisa memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Dengan skema tersebut, institusi diharapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangannya.
Sejak awal berdiri, BPJS kesehatan tercatat terus mengalami defisit. Pada 2014, defisit mencapai Rp 3,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada 2015 dan Rp 9,7 triliun pada 2016. Sebelumnya, defisitnya sempat diperkirakan bisa menyusut menjadi Rp 3,4 triliun pada 2017, namun sepanjang Januari-Agustus lalu, defisitnya sudah mencapai Rp 8,5 triliun.
