Calon Komisioner OJK Ini Fokus Berantas Investasi Bodong

"Saat ini, perlindungan konsumen dari angka 1-10 mungkin di posisi 5. Alasannya, karena pengaduan terkait investasi yang berpotensi menjadi tindak kejahatan masih cukup tinggi."
Miftah Ardhian
8 Juni 2017, 20:12
OJK
Arief Kamaludin|KATADATA

Mantan Staf Khusus Presiden SBY Bidang Ekonomi, Firmanzah menyatakan dirinya akan berfokus mencegah dan memberantas investasi bodong bila terpilih sebagai Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Komisioner OJK di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen itu mengatakan, pencegahan dan pemberantasan investasi bodong penting sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen jasa keuangan. Adapun, perlindungan konsumen dinilainya sebagai ujung tombak berkembangnya industri jasa keuangan. Sebab, industri ini berlandaskan kepercayaan (trust).

"Saat ini, perlindungan konsumen dari angka 1-10 mungkin di posisi 5. Alasannya, karena pengaduan terkait investasi yang berpotensi menjadi tindak kejahatan masih cukup tinggi," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6). (Baca juga: 238 Investasi Bodong Dilaporkan ke OJK)

Dalam hal penanganan investasi bodong, ia pun menekankan, dirinya bakal lebih berfokus pada upaya-upaya pencegahan. Alasannya, dirinya tidak ingin OJK baru bergerak ketika suatu kasus investasi bodong mulai meledak di masyarakat.

Ia pun berencana untuk memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) waspada investasi untuk lebih cepat bergerak ketika adanya aduan terkait produk investasi yang berpotensi menjadi tindak kejahatan.

Menurut Rektor Universitas Paramadina tersebut, supaya OJK bisa bertindak cepat untuk menangani investasi bodong, maka proses pengaduan masyarakat juga harus dipermudah. "Call Center masih susah diakses. Jadi, walaupun memang sudah ada mekanisme (pengaduannya) tapi perlu dioptimalkan lagi," ujar dia.

Selain mendorong perlindungan konsumen, Firmanzah juga menyatakan akan mendorong edukasi terkait industri jasa keuangan. Langkah tersebut untuk mendukung inklusi keuangan.

Edukasi yang dimaksud tidak akan hanya berfokus kepada konsumen jasa keuangan tetapi juga ke lembaga keuangan mikro yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil. Harapannya, lembaga keuangan mikro akan semakin mendapat perhatian dan bekerja dengan lebih baik dalam memberikan pelayanan.

"Memang sudah ada program Laku Pandai, tapi inklusi sektor mikro hanya bisa tercapai kalau pelakunya juga memiliki fighting spirit (semangat juang) yang sama," ujarnya.

Dalam rangka peningkatan inklusi keuangan, ia menambahkan, OJK juga harus bisa mengevaluasi biaya administrasi transaksi yang kerap ditarik oleh perbankan. Menurutnya, biaya tersebut dapat mempengaruhi keinginan masyarakat kecil untuk memiliki akses ke lembaga keuangan seperti perbankan.

"Jangan sampai karena suku bunga (kredit) turun, bank-bank malah menaikan fee base income (pendapatan berbasis biaya). Bagi masyarakat level menengah ke bawah adanya fee (biaya) Rp 3.000 saja misalnya untuk membayar listrik itu akan jadi masalah," ujarnya.

Untuk itu, Firmanzah menawarkan satu solusi, yaitu OJK sebagai regulator harus menetapkan batas atas dan batas bawah penarikan biaya administrasi. Tujuan adanya batas maksimal agar tidak merugikan konsumen. Sedangkan batas minimal agar persaingan antar perbankan berlangsung sehat.

Video Pilihan

Artikel Terkait