Hankam Jadi Faktor Penting Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan negara kerap memunculkan kasus unik dibandingkan dengan problem di daerah lain, termasuk dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam perspektif pertahanan negara, hasil penelitian Promovendus Sampe L. Purba menunjukkan bahwa aspek pertahanan keamanan menjadi foktor utama dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan.
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatakan, aspek hankam menduduki skor tertinggi hingga 24,40 % dibandingkan dengan elemen non-pertahanan. Sementara faktor non-pertahanan tertinggi adalah ekonomi sebesar 22,74 %.
“Dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87 % disusul regulasi pada skor 28,56 %,” demikian bagian paparan Sampe ketika mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan Bogor beberapa waktu lalu.
Dalam disertasi berjudul “Kebijakan Pengelolaan Migas Dalam Perspektif Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan Laut Andaman, Aceh” ini, Sampe menyebutkan ada tiga pertanyaan kunci sebagai fokus dan tujuan penelitian. Pertama terkait posisi geostrategi wilayah perbatasan Aceh di ujung Selat Malaka sebagai gerbang kawasan Asia Pasifik menuju wilayah Lautan Hindia.
Kedua mengenai potensi sumber daya alam migas di wilayah frontier (terpencil) di lepas pantai. Hal ini dikaitkan dengan fasilitas pendukung yang telah tersedia di darat. Lalu, yang ketiga yakni pilihan kebijakan publik untuk menjembatani kepentingan investor yang konkrit dan mikro dan kepentingan pemerintah. Hal itu dilihat dalam dimensi yang lebih luas dan makro dalam perspektif pertahahan negara di wilayah perbatasan.
