Hankam Jadi Faktor Penting Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan
Sampe menggunakan metode penelitian campuran kuasi kualitatif antara parameter-parameter kuantitatif sumber daya di lapangan seperti volumetrik dan montecarlo analysis, minimum economic field size, expected monetary value, decision tree analysis dan internal rate of return (IRR).
Secara transformatif konkuren, penelitian tersebut dipadukan dengan preferensi pilihan kebijakan berdasarkan metode modified analytic hierarchy process (AHP). Ini untuk menguji kriteria utama aspek hankam versus non-hankam yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terhadap alternatif kebijakan sumber daya manusia, model kontrak migas, infrastruktur, dan regulasi.
Menurut Sampe, beberapa hal menarik dari penelitian akademisnya antara lain perlunya paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara. Sumber kekayaan alam di perbatasan, termasuk migas merupakan bagian dari sumber daya nasional yang harus dapat sesewaktu difungsikan sebagai pendukung sistem pertahanan nasional. Pengelolaan migas di perbatasan mesti mempertimbangkan secara komprehensif, terintegrasi dan holistik aspek geostrategi, geoekonomi dan geopolitik.
Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan desain infrastruktur migas yang kompatibel dan saling mendukung dengan pertahanan negara. Untuk itu perlu dipayungi instrumen regulasi. Model kontrak migas di wilayah perbatasan juga harus spesifik, yang dapat mengakomodasi dimensi pertahanan negara, aspek teknis, dan ekonomis.
Dalam pidato penutupnya, Sampe menyampaikan terima kasih telah dibimbing Prof. Yusgiantoro, Ph.D yang pernah mengemban menteri di dua bidang tersebut, energi dan pertahanan. Sebagai Co Promotor adalah Kol. Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro dan Dr. Ing. Ir. Rachmat Sudibjo yang pernah di posisi Dirjen Migas dan Kepala BP Migas.
