Kementerian LHK: Kebakaran Hutan di Riau Turun Signifikan Sejak 2015

Pertamina dipuji karena menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melibatkan masyarakat menjaga kelembaban lahan gambut dengan bertanam
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
19 Oktober 2017, 11:10
Kebakaran Hutan
Ulet Ifansasti / Greenpeace
Asap keluar dari lahan gambut yang terbakar, sementara sebuah alat berat menggali lahan gambut untuk membuat kanal di lahan kelapa sawit milik PT Rokan Adiraya di desa Sontang, Rokan Hulu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan, angka kebakaran hutan di Provinsi Riau mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Saat itu, Indonesia sempat disebut sebagai negara pengekspor asap akibat banyaknya kebakaran hutan di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Karliansyah mengatakan, jumlah lahan yang terbakar di Provinsi tersebut pada tahun 2015 seluas 183.809 hektare. Angka tersebut terus turun di tahun 2016 seluas 85.220 hektar dan menjadi 6.841 hektare pada 2017.

"Itu data sampai dengan bulan Oktober jauh sekali antara 2015-2017. Itu luar biasa penurunannya," ujar Karliansyahdi Kawasan kilai Sei Pakning, Bengkalis, Riau, Rabu (18/10).

Menurut Karliansyah, beberapa langkah memang telah dilakukan untuk meredam angka kebakaran hutan ini. Pertama, dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Dirinya menjelaskan, ketika ditemukan titik api, para petinggi TNI dan Polri langsung turun ke lapangan guna memadamkan api tersebut.

Kedua, kerja sama antar kementerian dan lembaga. Karliansyah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa apabila ada kebakaran, maka, akan ada disinsentif yang diberikan. Sebaliknya, jika hutan terjaga dengan baik tentunya akan ada insentif bagi daerah.

Ketiga, pelibatan masyarakat. Langkah ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada guna menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Karliansyah mengatakan, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), yakni menjaga kelembaban lahan gambut dan menaminya dengan tanaman buah nanas.

"Perusahaan dengan CSR, walaupun memang ada kewajiban, tetapi yang dilakukan Pertamina ini bisa menghubungkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat," ujar Karliansyah.

Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Ada beberapa yang telah dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan administrasi. Namun, apabila memang terbukti secara melakukannya secara masif dan terencana, maka, pemerintah tidak segan-segan membawa permasalahan ini ke tingkat pidana maupun perdata.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Aryanto mengklaim program kerja sama perusahaan dengan masyarakat ini, khususnya dengan Pertamina berhasil meredam tingkat kebakaran hutan di Provinsi Riau. Bahkan, di Kabupaten Bengkalis dan wilayah sekitar Kilang Sei Panking ini sudah tidak ditemukan lagi titik api.

"Selama dua tahun tetakhir ini tidak terjadi lagi kebakaran. Memang dulu terjadi kebakaran karena kurangnya alat-alat untuk memadamkan," ujar Aryanto.

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait