Potensi Bahaya di Balik Sengkarut Data Covid-19

Pemerintah wajib memberikan informasi akurat tentang risiko dan situasi pandemi Covid-19 agar warga mematuhi protokol kesehatan.
Image title
5 Desember 2020, 05:30
Penumpang melewati bilik disinfektan sebelum menaiki KM Dorolonda di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Penumpang melewati bilik disinfektan sebelum menaiki KM Dorolonda di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Sudah sembilan bulan pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air. Namun, persoalan dasar mengenai akurasi data masih menjadi masalah.

Kasus terbaru, Papua melaporkan adanya tambahan 1.755 kasus harian Covid-19 pada Kamis (3/12). Jumlah tersebut merupakan akumulasi penambahan kasus positif pada rentang waktu 19 November-3 Desember 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyatakan bahwa ada beberapa daerah tengah mengalami kesulitan saat memasukkan data kasus Covid-19. Seperti di Papua, ada penumpukan data selama enam belas hari. Selama rentang waktu tersebut, Papua tidak melaporkan adanya tambahan kasus Covid-19. 

Wiku beralasan, Indonesia merupakan negara yang besar. Oleh karena itu, integrasi data secara langsung (real time) akan memerlukan proses. "Kepada pemerintah daerah yang masih ada perbedaan data, kami imbau konsolidasi data dengan pemerintah pusat sesegera mungkin," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Kamis (3/12).

Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi mengatakan, perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukan hal yang baru. Kisruh data telah ditemukan oleh KawalCovid19 setidaknya mulai Juni lalu.

"Kadang datanya tidak diperbaharui berhari-hari. Lalu sekali update, langsung banyak seperti yang kita lihat di Papua," ujar dia. Ia pun menyayangkan perbedaan data masih terjadi setelah sembilan bulan virus corona berada di Indonesia.

Kasus serupa Papua juga terjadi di wilayah lainnya, seperti Jawa Tengah. Menurutnya, data dari setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah berbeda dengan data pada web provinsi. Tak berhenti di situ, data pada situs web provinsi berbeda dengan data milik pemerintah pusat.

"Kemudian karena data ini tidak direkonsiliasi, selisih perbedannya semakin lama semakin besar," katanya.

Berikut Databoks perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia:

Salah satu contoh, KawalCovid19 mencatat pada 22 September ada perbedaan total kasus Covid-19, kasus sembuh, dan kasus meninggal antara pemerintah pusat dan daerah. Data pemerintah pusat mencatat, total kasus Covid-19 mencapai 252.923 kasus, sementara situs daerah mencatat ada 254.234 total kasus Covid-19. Ini artinya ada selisih 1.311 kasus atau 0,52%.

Kemudian, kasus sembuh menurut data pusat sebanyak 184.298 kasus, sementara data situs daerah sebanyak 187.902 kasus. Selisih keduanya mencapai 3.604 kasus atau 1,92%.

Sementara, kasus meninggal berdasarkan data pusat sebanyak 9.837 kasus, selisih 8,25% dibandingkan data dari situs daerah sebanyak 10.721 kasus.

"Jumlah meninggal dunia berbeda 8,25% antara pusat dengan daerah, dengan selisih terbanyak di Jawa Tengah 703 kasus dan Jawa Barat 214 kasus," tulis KawalCovid19 dalam twitnya.

Elina menyebutkan, masalah data tersebut sangat merugikan masyarakat. Sebab, masyarakat tidak akan mengetahui risiko yang dihadapi saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Misalnya, masyarakat di satu wilayah bisa menganggap pandemi telah berakhir bila tidak ada penambahan kasus. Padahal, bisa saja itu terjadi akibat keterlambatan data. Mereka pun menjadi abai terhadap pandemi virus corona.

Protokol Kesehatan melalui Gerakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun pun mulai ditinggalkan. "Dikira wabah sudah selesai, terkendali, aman. Tiba-tiba, ada tambahan kasus 1.000 lebih. Mereka bisa panik, dari mana kasus ini," ujar Elina.

Sebaliknya, data yang disampaikan secara terkini dan terperinci dapat membantu masyarakat untuk menghindari wilayah atau aktivitas yang rawan penularan Covid-19.

Ia pun menilai, pemerintah wajib memberikan informasi akurat tentang risiko dan situasi terakhir di wilayah masing-masing bila mengharapkan warga untuk patuh pada protokol kesehatan. Dengan demikian, keputusan yang bisa berdampak terhadap penularan, seperti pembukaan fasilitas umum, dapat mengacu pada data terkini.

Pentingnya Rasio Tes

Di sisi lain, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman tidak terlalu mempermasalahkan keterlambatan data tersebut. "Itu bukan hal yang mengagetkan dan tidak perlu menjadi permasalahan utama," ujar dia.

Sebab, laporan harian Covid-19 merupakan hasil kompilasi angka dari hari-hari sebelumnya. Hal ini terjadi karena proses pengetesan Covid-19 membutuhkan waktu selama beberapa hari hingga akhirnya tercatat oleh pemerintah. Hal seperti ini terjadi sejak awal pandemi.

Tak hanya itu, kondisi serupa juga terjadi di negara lainnya, seperti Amerika Serikat. "Namun jedanya tidak terlalu lama sampai 2-3 minggu," katanya.

Ia pun menilai, pembacaan data Covid-19 semestinya tidak terpaku pada kasus harian. Namun, perlu dilihat berdasarkan trennya setiap dua pekan. Adapun, ia mencatat Indonesia kerap mengalami pertumbuhan kasus sebanyak 20% tiap pekan. 

Selain itu, penilaian performa pengendalian pandemi dapat dilihat dari jumlah tes dan positivity rate dibandingkan dengan berkaca pada kasus harian. Sebab, data itu memberikan informasi mengenai kapasitas pengetesan hingga laju transmisi virus.  Sebagai gambaran, semakin tinggi positivity rate, artinya pengendalian pandemi semakin kurang memadai.

Meski begitu, lanjut dia, perbaikan data tetap harus dilakukan. Selisih waktu penyampaian data pun perlu dipersingkat. Selain itu, peningkatan pengetesan (testing) dan penelusuran (tracing) juga menjadi hal yang utama. 

Simulasi Vaksinasi COVID-19
Simulasi Vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.)

 

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus baru Covid-19 per Jumat (4/12) mencapai 5.803. Dengan begitu, total orang terinfeksi virus corona di Indonesia mencapai 563.680.

Mayoritas penambahan kasus baru berasal dari Pulau Jawa. Seperti DKI Jakarta dengan 1.092 dan Jawa Barat sebanyak 992. Disusul oleh Jawa Tengah dengan 891 dan Jawa Timur sebanyak 564. Penambahan angka positif itu memang lebih rendah dari hari sebelumnya sebanyak 8.369.

Begitu juga dengan jumlah tes yang lebih rendah dibandingkan Kamis (3/12) yang mencapai 45.479 orang dengan spesimen 62.397. Sedangkan pada hari ini, jumlah orang yang dites hanya 39.735 dan spesimen 59.365. 

Dengan penambahan tes tersebut, total orang yang telah diperiksa per 4 Desember 2020 sebanyak 3,99 juta dan spesimen mencapai 5,92 juta. Tingkat positif Indonesia pun mencapai 14,1%, jauh di atas standar WHO sebesar 5%, yang menandakan penularan Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait