Asuransi Minta Keterbukaan Data Keuangan Tetap Lindungi Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melarang perusahaan asuransi bocorkan data nasabah.
Asep Wijaya
26 Mei 2017, 17:08
Asuransi
ANTARA FOTO/Audy Alwi
Pembayaran premi suatu produk asuransi jiwa melalui gerai retail modern di Jakarta.

Pelaku bisnis asuransi meminta pemerintah melakukan harmonisasi regulasi antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan data keuangan dengan peraturan lain yang mengatur perlindungan konsumen. Penyelerasan ini diperlukan untuk memberi kejelasan pada sektor bisnis asuransi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu mengingatkan potensi benturan regulasi antara Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi untuk Kepentingan Perpajakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam POJK tentang perlindungan konsumen, perusahaan asuransi jiwa tidak diperbolehkan membagi data tanpa persetujuan konsumen. Togar juga menaruh kekhawatiran ihwal benturan regulasi antara Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dengan UU Perlindungan Konsumen.

(Baca juga: Kemenkeu Pastikan Revisi UU KUP Dukung Keterbukaan Data Nasabah)

 “Kalau share (data) ke penegak hukum kan basisnya permintaan, sementara Perppu belum ada aturan teknisnya yang saya rasa perlu penyesuaian regulasi lagi,” katanya kepada Katadata, Jumat (26/5).

Ia mencontohkan, selama ini permintaan data konsumen berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mekanisme permintaan dan penyerahan data ini jelas diatur dalam regulasi PPATK yang kemudian diharmonisasi oleh OJK.

Kendati asosiasi asuransi pada dasarnya mendukung semangat keterbukaan informasi keuangan, Togar menekankan ihwal perbedaan istilah yang mendasar antara bisnis perbankan dengan asuransi. Bisnis asuransi mengenal istilah premi, uang pertanggungan, cash value (nilai tunai), dan nilai unit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menekankan pentingnya kejelasan terkait mekanisme permintaan data konsumen asuransi oleh Direktorat Jenderal Pajak. “Karena industri asuransi sangat spesifik dan bisa menimbulkan dispute kalau tidak diperjelas,” ujarnya.

(Baca juga:  Perppu Keterbukaan Data Keuangan Perlu Batasan dan Pengawasan)

Yustinus pun meminta pemerintah dan asosiasi asuransi perlu duduk bersama membahas penyamaan terminologi serta melakukan koordinasi terkait data yang masuk kriteria Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Koordinasi ini diharapkan bisa menegaskan persoalan teknis dan detail yang diperlukan dalam pelaksanaan Perppu keterbukaan data keuangan ini. “Hati-hati, devil is in the details, maka perlu diatur lebih rinci,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan data nasabah yang wajib dikirimkan secara otomatis yaitu di atas Rp 500 juta untuk keperluan perpajakan domestik, dan di atas US$ 250 ribu untuk kepentingan perjanjian internasional. Data tersebut wajib dilaporkan seluruh lembaga jasa keuangan, di antaranya bank.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan soal adanya batasan tersebut. Adapun, batasan sebesar US$ 250 ribu ditetapkan sesuai ketentuan dalam kerja sama internasional pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait perpajakan. 

(Baca juga:  Cegah Petugas Pajak Nakal, Sri Mulyani Perkuat Sistem ‘Peniup Peluit’)

Mengacu pada data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) per Mei 2017, sebanyak 100 negara telah berkomitmen mengikuti AEoI. Sebanyak 50 negara atau yurisdiksi mulai menerapkan AEoI pada tahun ini, sisanya berkomitmen melaksanakan mulai tahun depan, termasuk Indonesia.

Reporter: Asep Wijaya
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait