Bupati Enggan Persingkat Izin Lingkungan
Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan aturan investasi di daerah ternyata tidak siap diikuti sepenuhnya oleh seluruh bupati. Bupati Trenggalek Emil Dardak mengatakan ada seorang bupati yang mengatakan siap menyederhanakan aturan investasi kepada Jokowi, tapi masih tidak bisa menyederhanakan izin lingkungan.
Hal ini dikatakan Emil usai menghadap Jokowi bersama beberapa Bupati lainnya di Istana Bogor. Emil menjelaskan bupati tersebut beralasan pemberian izin lingkungan harus melewati pengkajian detail lantaran mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Meski demikian Emil tidak menyebut siapa bupati yang menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
"Ada bupati jawab siap sederhanakan aturan tapi satu, kalau izin lingkungan tidak bisa karena harus dikaji benar-benar dampaknya," kata Emil di Istana Bogor, Kamis (5/7) malam
Emil menjelaskan pertemuan Jokowi dengan para bupati juga salah satunya membahas penerapan perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS). Dia menjanjikan akan segera membenahi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Trenggalek agar cocok dengan pelaksanaan OSS.
"Kami juga sudah memulai dengan e-perizinan yang tahun ini akan dijalankan," kata dia. (Baca: Tak Bentuk Satgas Kemudahan Berusaha, Pejabat Daerah Akan Dicopot)
Pria yang unggul dalam perhitungan sementara pemilihan Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengatakan langkah pemerintah pusat menyederhanakan izin usaha dengan OSS perlu disukseskan. Pemerintah provinsi harus belerja sama dengan kabupaten dan kotamadya agar sistem ini berjalan baik hingga daerah.
"Karena kalau sekarang PTSP pemohonnya yang masih berjalan tandanya masih salah, dokumennya yang harus berjalan dan simultan karena digital," kata dia.
Sedangkan Bupati Nias Sokhiatulo Laoly meminta adanya perekrutan pegawai baru yang berusia muda agar sistem OSS ini berjalan baik di daerah. Alasannya, pegawai di daerah rata-rata kurang memahami teknologi digital secara penuh. Dia mengatakan Jokowi siap mengkaji masukan dari daerah tersebut.
(Baca: Menko Darmin Ajukan Rp 68 Miliar Buat Sistem Online Izin Terintegrasi)
