Pangkas Izin Investasi, Pemerintah Akan Terbitkan UU Baru

"Ini agak rumit, mungkin Presiden akan bicara dengan pimpinan DPR dulu," kata Darmin.
Ameidyo Daud Nasution
28 Maret 2018, 17:57
Perizinan
Katadata | Arief Kamaludin

Pemerintah akan menyiapkan suatu langkah untuk menyederhanakan kembali izin investasi, yakni dengan menggunakan konsep omnibus law. Dengan konsep ini pemerintah akan menerbitkan Undang-Undang (UU) baru untuk mengamandemen pasal-pasal yang terkait perizinan investasi pada beberapa UU, tanpa merevisi UU tersebut.

"Kami sudah identifikasi bahwa ada 10 sampai 11 UU yang berkaitan dan akan disatukan (amandemen pasal) dengan omnibus law," kata Darmin di JIExpo, Jakarta, Rabu (28/3).

Meski tidak menyebut UU apa yang akan diamandemen pasalnya dengan omnibus law, Darmin memberi contoh ada UU yang membahas soal industri. Ada beberapa pasal dalam UU ini yang menyebutkan pembangunan proyek dan investasi tidak dapat direalisasikan selama izin belum tuntas. Menurutnya, ketimbang merevisi UU, lebih baik pemerintah menerbitkan satu UU sebagai omnibus law yang mengamandemen pasal-pasal saja.

(Baca: Pemerintah Targetkan Perbaikan Kemudahan Usaha Selesai Maret)

Advertisement

Pemerintah masih melakukan pembahasan lanjutan soal UU omnibus law ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan melakukan pembicaraan dengan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membicarakan legislasi UU tersebut. Namun, sekali lagi Darmin memastikan kehadiran omnibus law bukan menghilangkan UU yang telah ada.

"Ini agak rumit, mungkin Presiden akan bicara dengan pimpinan DPR dulu," kata Darmin.

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk membekukan beberapa perizinan terkait investasi. Aturan yang dimaksud diantaranya perizinan investasi yang diatur lewat PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, hingga Peraturan Kepala Daerah.

(Baca: Jokowi Minta Pemda Hanya Tiga Aturan Dalam Satu Tahun)

Darmin mengatakan dalam membekuan izin ini pemerintah pusat akan menyisir apakah aturan di daerah dan pusat tumpang tindih. Jika terjadi tumpang tindih, maka paling tidak satu aturan dapat dihapuskan. Aturan yang tidak dihapus nantinya akan berjalan lagi.

"Jadi tidak usah kita bicarakan (pembekuan) Perda, tapi ini pembekuan izin," ujar dia.

Darmin mengatakan pembekuan izin ini akan dimulai dalam satu atau dua pekan ke depan. Setelah disisir tumpang tindihnya, pemerintah akan memastikan mana saja aturan yang harus dihapus. Presiden Jolowi sendiri telah meminta pemda membuat Satuan Tugas yang khusus mengawal investasi. Perintah ini telah masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait