Negosiasi Freeport, Jokowi: Jika Tak Ngotot, Hanya Dapat Saham 9%

"Ini renegosiasi‎ 2,5 tahun, jangan hanya 6 bulan. Memang alot, kalau negosiasi tidak ngotot hanya dapat 9%," kata Jokowi.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
5 September 2017, 10:05
jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa negosiasi Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia berjalan alot. Pemerintah harus tetap menunjukkan ketegasannya kepada perusahaan tambang yang telah beroperasi selama 50 tahun di Indonesia.

Jokowi mengatakan selama ini Indonesia hanya mendapatkan porsi saham yang kecil pada perusahaan pertambangan di Papua tersebut. Selama bertahun-tahun Indonesia menerima dan tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan porsi kepemilikannya.

(Baca: Jonan Klaim 20 Kali Menghadap Jokowi Bahas Negosiasi Freeport)

Jokowi khawatir jika saat ini perundingan dengan Freeport dilakukan dengan biasa saja, maka Indonesia kembali mendapatkan bagian yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu Presiden meminta bawahannya berunding lebih tegas dengan perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut agar bisa menjadi pemegang saham mayoritas. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan, perusahaan tambang asing harus melepas kepemilikannya kepada Indonesia hingga 51%. Namun, sebelumnya Freeport hanya menginginkan melepas 30% kepemilikannya kepada Indonesia.

"Ini renegosiasi‎ 2,5 tahun, jangan hanya 6 bulan. Memang alot, bila negosiasi tidak ngotot dapatnya malah 9% lagi," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Jakarta, Senin malam. (Baca: Ini Kesepakatan Negosiasi Versi Freeport)

Bukan hanya Freeport, Jokowi juga menyinggung soal pengelolaan Blok Mahakam yang tahun ini kontraknya akan habis dari Total. Pemerintah telah menyerahkan 100% pengelolaan blok migas ini kepada PT Pertamina (Persero). Presiden menekankan perusahaan migas negara ini siap dalam hal teknis dan pendanaannya untuk mengelola Blok Mahakam tahun depan.

Jika belum siap menggarapnya sendiri, Pertamina diperbolehkan bekerjasama dengan kontraktor lain. Namun, kepemilikan Pertamina harus tetap menjadi mayoritas.

Jokowi juga mengatakan kepada para pendukungnya bahwa saat ini jajaran pemerintah harus fokus kerja saja dan bukan berpolitik. Urusan politik menurutnya merupakan ranahnya Projo, sedang dirinya akan melanjutkan pembangunan.

"Saya fokus kerja saja karena banyak yang belum selesai terutama infrastruktur," katanya.

Video Pilihan

Artikel Terkait