Pemerintah Bentuk Tim untuk Rombak Aturan Kepemilikan Tanah

"Perpresnya sedang disiapkan, kami akan rapat lagi dua hari mendatang"
Ameidyo Daud Nasution
3 April 2017, 15:20
Tanah lahan
Donang Wahyu|KATADATA

Pemerintah akan membuat tim teknis yang khusus menangani percepatan pelaksanaan reforma agraria. Tim lintas kementerian ini akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembentukan tim dilakukan karena banyak aspek hukum yang perlu didalami. Selain tim teknis, Darmin juga membuka kemungkinan akan ada tim yang lebih besar dan bergerak di bawah payung hukum Peraturan Presiden (Perpres).

“Urusan legal (hukum) terkait reforma agraria itu banyak, jadi harus ada tim,” kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (3/4). (Baca: Sertifikasi Hutan, Dua Perpres Reformasi Agraria Segera Terbit)

Di kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan dalam dua hari tim akan terbentuk dan segera menggelar rapat. Salah satu yang disiapkan dalam rapat tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) pelepasan kawasan hutan. “Perpresnya sedang disiapkan, kami akan rapat lagi dua hari mendatang,” katanya.

Advertisement

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 4,1 juta hektare untuk program ini. Lahan hutan ini bisa dikonversi untuk dijadikan sarana produktif oleh masyarakat.

"Ada juga 0,4 juta hektare yang disediakan BPN itu berasal dari Hak Guna Usaha (HGU)," kata Siti. (Baca: Pemerintah Siap Ubah 4,1 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Rakyat)

Sebelumnya Sofyan menjelaskan kebijakan pembagian lahan yang termasuk dalam reforma agraria tersebut ditetapkan melalui payung hukum yang kuat, seperti Perpres. Pasalnya selama ini program sertifikasi hanya bisa dilakukan untuk lahan yang bukan kawasan hutan. Sementara sekitar 70 persen lahan di Indonesia merupakan kawasan hutan, hanya 30 persen yang bukan kawasan hutan.

“Secara de facto masyarakat sudah tinggal di sana. Tapi karena kawasan hutan, mereka tidak dapat hak apa pun. (Aturan) itu yang nanti akan dikeluarkan, sehingga nantinya masyarakat yang tidak punya tanah akan diakui tanahnya,” kata Sofyan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah siap membagikan lahan seluas 21,7 juta hektare ke masyarakat. Jokowi mengatakan program ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta redistribusi aset yang akan dilakukan pemerintah. (Baca: Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait