Belasan Blok Migas Belum Bisa Mengalirkan Gasnya

Hal ini disebabkan oleh harga jual yang belum disepakati pembeli serta belum rampungnya pembangunan infrastruktur gas.
Anggita Rezki Amelia
10 Februari 2017, 18:30
pipa gas pertamina
Arief Kamaludin|Katadata

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat sejumlah proyek migas yang belum bisa mengalirkan gas kepada Pembeli. Hal ini disebabkan oleh harga jual yang belum disepakati pembeli serta belum rampungnya pembangunan infrastruktur gas.

"Infrastruktur gas sekarang ini menjadi challenging (tantangan). Apalagi sekarang sumber gas ada, tapi jauh dari sentra penggunanya," kata Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah dalam acara Coffee Morning dengan pelaku sektor kelistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (10/2).

(Baca: Produksi Kilang Bontang Tahun Ini Diperkirakan Turun 14 Persen)

Berdasarkan data SKK Migas, terdapat beberapa proyek yang memanfaatkan gas dari sejumlah blok migas, tapi belum bisa mengalir gasnya kepada pembeli. Pertama, gas dari Lapangan Karendan Blok Bengkanai yang dioperasikan Ophir. Gas ini belum sepenuhnya bisa mengalirkan gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bengkanai.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) seharusnya membeli gas tersebut sebanyak 16 miliar british thermal unit per hari (bbtud) untuk kebutuhan PLTMG Bengkanai. Namun, karena jaringan transmisi listrik PLTMG Bengkanai ke jaringan listrik di Kalimantan Timur belum selesai, pemanfaatan gas dari blok tersebut saat ini baru 3,5 bbtud.

Kedua, gas dari Blok Koridor yang dioperasikan ConocoPhilips dan Blok Bentu oleh PT Energi Mega Persada Tbk. yang belum bisa terserap oleh PT Pertamina (Persero). Alasannya infrastruktur pipa gas Duri-Dumai yang dikerjakan PGN dan Pertamina belum selesai.

Gas dari kedua blok itu akan dialokasikan untuk kebutuhan operasi Kilang RU II Dumai. Targetnya, akhir 2017 atau awal 2018, pipa Duri-Dumai selesai. Adapun alokasi gas dari Blok Koridor sebesar 40 bbtud, sementara Blok Bentu sebesar 57 bbtud.

Ketiga, gas dari Blok Simenggaris yang dioperatori JOB Pertamina-Medco belum bisa mengalirkan gas kepada calon pembeli, karena belum ada kesepakatan harga. Rencananya JOB Pertamina-Medco mengalokasikan gas sebesar 25 bbtud.

(Baca: Awal Tahun, SKK Migas Catat Ada 89 Gangguan Operasi Migas)

Keempat, gas dari Blok Jambi Merang yang dioperatori JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang. Gas ini akan dialokasikan sekitar 65 bbtud kepada PLN untuk pembangkit Muara Tawar di Sumatera. Namun, sepanjang 2016, PLN hanya bisa menyerap 49 bbtud.

Penyebab pemanfaatan gasnya belum maksimal diantaranya PLN keberatan dengan ketentuan dalam Gas Transportation Agreement (GTA) dan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Ketentuannya mengharuskan PLN membangun penyambungan (tie in) di pipa South Sumatera West Java (SSWJ). Namun, PLN merasa kesulitan dalam pengoperasian ruas tie in tersebut.

Ada usulan agar pipa yang dibangun tersebut diserahkan kepada PGN, tapi PLN sulit melakukan hal itu. Usulan lainnya pipa ini dibangun PGN. Namun opsi ini juga masih terkendala karena PJBG akan habis pada 2019.

Kelima, gas dari Lapangan Gajah Baru yang dikelola Premier Oil juga belum bisa mengalir ke PLN Batam dan PT Universal Batam Energy (UBE), masing-masing sebesar 20 bbtud. Gas dari lapangan itu belum bisa mengalir karena pipa ruas WNTS-Pemping masih dalam tahap pengerjaan.

Keenam, gas untuk pembangkit PLN Tanjung Batu sebesar 40 bbtud belum bisa mengalir karena pembangunan pipa oleh Pertamina belum selesai. Gas tersebut berasal dari Blok Mahakam, Sanga-Sanga, dan Sebuku.

Selain itu terdapat dua blok migas lain yakni Blok Nunukan yang dikelola oleh PHE Nunukan, serta Blok Kasuri yang dikelola oleh Genting Oil yang juga kesulitan untuk memonetisasi gas bumi di dalamnya. Mereka belum mendapatkan calon pembeli gasnya. Adapun volume gas dari Blok Nunukan bisa dialokasikan sebesar 60 bbtud, dan Blok Kasuri sebesar 235 bbtud.

(Baca: Bangun Infrastruktur Gas Butuh Rp 1.066 Triliun Sampai 2030)

Atas permasalahan ini, Zikrullah mengusulkan agar pembangunan infrastruktur gas ke depan semakin ditingkatkan. Terutama untuk infrastruktur gas alam cair (LNG) sebagai moda mendekatkan sumber gas yang jauh dari penggunanya. "Saat ini fasilitas LNG cuma ada tiga di Arun, Teluk Jakarta, dan Benoa, sedangkan sekarang ada ratusan IPP (pembangkit listrik swasta) yang belum terjangkau LNG," kata dia.

Menurutnya gas pipa sangat sulit diandalkan dalam menyuplai gas untuk jangka panjang. Sebab cadangan gas suatu lapangan migas semakin lama akan mengalami penurunan. Sementara saat ini sangat sulit menemukan blok dengan cadangan gas di atas 1-2 miliar kaki kubik (bcf).

Alhasil produksi migas per hari saat ini hanya bisa sebesar 10-20 mmscfd dengan perkiraan puncak produksi hanya 2-3 tahun saja. "Kalau ada yang bisa sampai 10 tahun itu sudah bagus," kata dia.

Bahkan fakta lainnya, seringkali jumlah cadangan migas saat ini meleset dari perkiraan. Meskipun cadangan suatu wilayah kerja migas sudah tersertifikasi Lemigas, tapi tidak sepenuhnya bisa dimonetisasi. 

Zikrullah berharap dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang alokasi dan harga gas untuk pembangkit listrik maka dapat menjadi solusi bagi negosiasi harga jual listrik antara kontraktor dan PLN atau IPP. "Jadi ada kepastian harga yang selama ini selalu dikeluhkan, karena harganya tidak seimbang," kata dia. (Baca: Kementerian ESDM Rilis Aturan Penurunan Harga Gas di Sumatera Utara)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait