Sawit Akan Kena Pajak, Mendag Kirim Surat Protes ke Prancis

"Hal ini akan menciptakan diskriminasi harga dan akan merugikan Indonesia"
Safrezi Fitra
5 Februari 2016, 17:44
Tom Lembong
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Perdagangan, Tom Lembong

KATADATA - Pemerintah Prancis berencana menetapkan pajak progresif bagi produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini akan berpengaruh pada ekspor produk sawit ke negara tersebut yang paling banyak berasal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun segera merespons hal ini. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan pihaknya telah mengirim surat protes kepada pemerintahan Prancis. Dalam suratnya, Lembong mengatakan wacana Prancis untuk memberlakukan pajak progresif tersebut melanggar aturan World Trade Organization dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.

Kebijakan ini hanya diterapkan untuk CPO dan produk turunannya, sedangkan untuk minyak nabati lain tidak. Selama ini CPO dan produk turunannya lebih diminati karena harganya yang murah. Dengan kebijakan ini harga produk sawit menjadi mahal dan pengguna sawit seperti industri makanan akan beralih ke minyak nabati lain yang lebih murah.  

Perlakuan diskriminatif ini akan berdampak kepada stabilitas ekonomi, sosial dan juga politik. Kekhawatiran terbesar, hal ini akan berdampak pada pasar sawit di Eropa. "Hal ini akan menciptakan diskriminasi harga dan akan merugikan Indonesia. Saya kirim surat agar Pemerintah Prancis dapat membantu membatalkan rencana tersebut," ujar Lembong dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).

Ketentuan GATT Artikel III:2 telah mengatur bahwa produk impor tidak dapat dikenakan pajak internal atau biaya internal lainnya seperti produk dalam negeri. Sementara itu, pada GATT Artikel XX memungkinkan negara anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Namun penerapannya tidak boleh memberikan pembenaran terhadap diskriminasi, ataupun pembatasan perdagangan internasional.

Menurut Mendag, jika penerapan amandemen tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, langkah ini juga dinilai tidak tepat. Indonesia telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (The Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Ini untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim.

“Ini memang wewenang Pemerintah Prancis, namun saya meminta agar amandemen nomor 367 tidak diadopsi. Saya juga meminta Pemerintah Prancis bekerja sama dengan Indonesia,” kata Lembong, merujuk kepada Undang-Undang Keanekaragaman Hayati Prancis, dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).

Untuk diketahui parlemen Prancis mengusulkan pada pemerintahannya untuk mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 300 euro per ton pada tahun depan. Besaran pajaknya akan naik 200 euro per tahun sampai 2020 menjadi 900 euro per ton.

Penerapan pajak ini akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. CPO merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung, sektor sawit menyerap 16 juta tenaga kerja. Sekitar 61 kota di Indonesia, termasuk kota-kota kecil, hidup dari sektor minyak kelapa sawit.

CPO dan turunannya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara. pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas ini mencapai sekitar USD 19 miliar per tahun. Sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 1,6 persen. (Baca: Menuai Protes, Kemendag akan Revisi Dua Aturan Kemudahan Impor)

 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait