Dukung PPKM Darurat, Pekerja Minta Jaminan dari Pemerintah
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bahkan, mereka meminta pemerintah memberikan jaminan kerja dan kesehatan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada persoalan yang dilematis antara kesehatan, ekonomi, dan ledakan PHK dalam kebijakan PPMK darurat. Makanya, kebijakan ini harus dirumuskan dengan tepat dan terukur.
Tidak semua perusahaan bisa bekerja dari rumah (work from home/WFH) 100%, seperti industri manufaktur atau fabrikasi. Kedua sektor industri ini bisa berhenti beroperasi dan berdampak pada pendapatan perusahaan yang berpotensi menimbulkan perumahan karyawan, potong gaji, hingga PHK.
Masalahnya, mayoritas pekerja anggota KSPI terpapar Covid-19 di klaster pabrik dengan rata-rata penularan 10%. “Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki risiko terpapar Covid-19 cukup tinggi, karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik,” kata Said dalam siaran pers, Selasa (6/7).
Dia berharap pemerintah dapat memfasilitasi buruh agar tidak terpapar Covid-19, seperti memberikan gratis masker, obat, dan vitamin kepada buruh dan masyarakat. Distribusinya bisa melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga perlu mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. "Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan sekadar omongan tidak boleh ada PHK,” kata dia.
Bagi perusahaan atau pabrik yang angka penularan Covid-19-nya cukup tinggi, dapat melakukan jam kerja bergilir. Sehingga mengurangi jumlah kerumunan buruh dan mobilitas di pabrik.
