Negosiasi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa Akan Rampung Tahun Ini

Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Eropa pada April mendatang untuk membahas perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa
Safrezi Fitra
4 Maret 2016, 16:33
Tom Lembong
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Perdagangan, Tom Lembong

KATADATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu dua tahun kepada para menterinya untuk menyelesaikan perjanjian kerjasanma dan perdagangan bebas (Free Trade Agreement / FTA) dengan Uni Eropa (EU). Setidaknya tahap awal perjanjian kerjasama tersebut bisa dirampungkan tahun ini.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan perdagangan bebas ini akan menggunakan skema kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA) Indonesia–EU. Saat ini pemerintah sedang merampungkan kesepakatan awalnya bersama Uni Eropa. Untuk tahap awal ini Indonesia dan Uni Eropa membahas lingkup (scoping) dan poin perdagangan apa saja yang masuk dalam perjanjian ini.

Scoping sudah pasti harus tuntas tahun ini, sehingga negosiasi formal antara Uni Eropa dengan Indonesia juga bisa selesai tahun ini,” kata Lembong di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/3). (Baca: Perdagangan Bebas, Uni Eropa Minta Indonesia Hapus Bea Masuk Impor)

Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Eropa pada April mendatang. Momen ini akan digunakan untuk mempercepat perjanjian kerjasama CEPA Indonesia-EU. Makanya kata Lembong, dirinya bersama menteri-menteri terkait lainnya masih terus berkoordinasi.

Advertisement

Mereka cukup intensif melakukan rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian seperti yang dilakukan hari ini. Rapat-rapat ini salah satunya membahas beberapa poin tawaran yang diminta Uni Eropa dalam kerjasama ini. Rapat lintas kementerian juga membahas soal untung rugi yang akan didapat Indonesia dari perjanjian kerjasama ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa permintaan dari Uni Eropa memberatkan pihak Indonesia. Misalnya pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif. Pemerintah menganggap liberalisasi tersebut bisa memukul industri dalam negeri. Selain itu, Uni Eropa juga meminta penghapusan atas bea keluar.

“Mestinya dengan Uni Eropa, kami berani untuk ambil risiko karena kami tidak bersaing dengan mereka. Beda jika dibandingkan dengan dua kompetitor lain India dan Cina”, ungkap Darmin. (Baca: MEA Berlaku, 25 Ribu Pekerja Asing Serbu Indonesia Selama Januari)

Menurut Lembong Indonesia CEPA Indonesia-EU harus segera terealisasi. Indonesia dianggap sudah tertinggal dibandingkan Vietnam dan Malaysia. Kedua negara ini sudah punya kerjasama lebih dahulu, makanya bisa mendapat akses pasar ke Eropa dengan mudah. Jika hal ini dibiarkan berlama-lama, ada kemungkinan banyak pabrik di Indonesia akan tutup dan memindahkan produksinya ke Vietnam.

Selain mendorong kemudahan akses pasar, dia juga ingin meningkatkan kualitas industri dalam negeri. Misalnya dari sisi kebersihan dan kesehatan pangan (Sanitary and Phytosanitary/SPS), teknologi, dan keamanan.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait