Krakatau Steel Dapat Restu Terbitkan Obligasi Wajib Konversi Rp 3 T

Setelah jatuh tempo tujuh tahun, Krakatau Steel wajib mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham baru. RUPSLB mengubah nomenklatur jabatan direksi.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
24 November 2020, 17:41
saham, krakatau steel, ks, kras, bursa, obligasi, obligasi wajib konversi, kementerian keuangan, sarana multi infrastruktur, smi, surat utang
Arief Kamaludin | Katadata
Krakatau steel (KS)

PT Krakatau Steel Tbk mengantongi persetujuan untuk menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp 3 triliun bertenor tujuh tahun. Persetujuan didapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Selasa (24/11), di Jakarta.

Penerbitan OWK tersebut melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) alias private placement. PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi pelaksana investasi berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan. BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini akan membeli obligasi tersebut.

Setelah jatuh tempo tujuh tahun, perusahaan baja milik pemerintah ini wajib mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham baru. Dengan begitu, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan ini akan bertambah.

Belum diketahui berapa besar nantinya perubahan porsi saham pemerintah setelah konversi obligasi. Jumlahnya tergantung harga saham berkode KRAS tersebut menjelang konversi dilakukan. Saat ini pemerintah memiliki 80% saham Krakatau Steel. 

Tambahan modal dari pemerintah ini dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah telah menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Krakatau Steel tahun ini senilai Rp 3 triliun.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menjelaskan, dukungan investasi pada industri baja bisa memberikan fleksibilitas kepada Krakatau Steel untuk membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna nasional. Caranya, melalui relaksasi pembayaran kepada industri hilir dan industri pengguna, sehingga roda perekonomian dapat kembali meningkat.

"Sehingga industri hilir dan industri pengguna dapat kembali mempertahankan pasar dan operasi mereka layaknya sebelum terjadinya pandemi Covid-19," kata Silmy dalam RUPSLB tersebut.

 

Penerbitan obligasi wajib konversi ini akan berdampak pada kinerja dan keuangan perseroan. Salah satunya volume penjualan yang diproyeksikan bakal naik 13,33% menjadi 170 ribu ton.

Silmy menjelaskan, Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, hilir, dan industri pengguna. Sehingga industri baja mengalami penurunan 30% sampai 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas.

Dampak pandemi corona juga dirasakan oleh industri baja nasional, dimana pada kuartal pertama 2020, permintaan terhadap produk hot rolled coil dan cold rolled coil mengalami penurunan 40-50% dengan utilisasi sebesar 15-35%. Untuk produk wire rod, utilisasinya hanya 20-25%. Sedangkan baja lapis seng utilisasinya sebesar 10-20%.

Sementara itu, baja lapis aluminium seng terjadi penurunan permintaan sebesar 20-30% dengan tingkat utilisasi di angka 20-40%. "Akibat penurunan permintaan tersebut, banyak operasional industri baja nasional terpukul dan mengalami kesulitan arus kas (cashflow)," kata Silmy.

Bila kondisi ini terus berlangsung secara berkepanjangan, terdapat risiko produsen baja hilir dan produsen pengguna menutup lini produksinya. Pasalnya, rendahnya permintaan dan utilisasi produksi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan masuknya produk baja impor untuk menggantikan suplai baja domestik.

Silmy mengatakan, hal tersebut tentu akan berdampak terhadap semakin tingginya tingkat pengangguran dan defisit neraca perdagangan nasional. Industri logam dasar juga merupakan rumah bagi sekitar 827,5 ribu tenaga kerja di Indonesia dan mengalami rata-rata peningkatan sekitar 3% setiap tahunnya.

Karenanya, Krakatau Steel merasa perlu mengambil peran penting untuk membantu industri hilir dan industri pengguna nasional dalam menggerakkan kembali perekonomian nasional. "Apalagi, industri baja merupakan mother of industries yang memiliki multiplier effect luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar," kata Silmy.

RUPSLB Memutuskan Perubahan Nomenklatur Direksi

Dalam RUPSLB ini pemegang saham Krakatau Steel yang diwakili oleh Menteri BUMN Erick Thohir mengubah nomenklatur jabatan direksi. Dua jabatan tersebut yaitu Direktur Komersial dan Direktur Pengembangan Usaha.

Direktur Komersial yang dijabat oleh Purwono Widodo, diubah menjadi Direktur pengembangan Usaha. Sementara, nomenklatur Direktur Pengembangan Usaha yang dijabat oleh Melati Sarnita, diubah menjadi Direktur Komersial.

Sehingga berdasarkan hasil RUPSLB susunan pengurus Krakatau Steel menjadi sebagai berikut:

 

Video Pilihan

Artikel Terkait