BPH Migas: Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar Baru 37% dari Kuota

BPH Migas menyebut untuk penyaluran BBM jenis kerosene atau minyak tanah hingga Mei 2021 mencapai 200 ribu kiloliter atau sekitar 40% dari kuota.
Image title
7 Juni 2021, 19:15
bbm, subsidi, solar, bph migas
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.
Ilustrasi BBM solar bersubsidi.

Penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari awal Januari hingga akhir Mei 2021 mencapai 5,83 juta kiloliter (KL). Realisasinya mencapai 37% dari kuota tahun ini. 

Badan Pengatur Hilir MInyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut, untuk penyaluran kerosene atau minyak tanah mencapai 200 ribu kiloliter. “Angkanya sekitar 40% dari kuota,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Senin (7/6).

Untuk menjamin ketersediaan BBM, regulator di sektor hilir tersebut juga membangun 76 penyalur bahan bakar minyak satu harga di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Hingga Mei lalu, realisasinya mencapai 20 badan penyalur. “Targetnya di 2021, ada 76 penyalur BBM,” ujarnya.

Advertisement

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memproyeksi penyaluran subsidi BBM jenis solar hingga akhir tahun ini naik hingga 14,79 juta kiloliter. Dengan pertimbangan itu, volume BBM bersubsidi diusulkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022 sebesar 14,80 juta hingga 15,58 juta kiloliter. 

Angka tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 460 ribu hingga 480 ribu kiloliter dan minyak tanah 14,34 juta sampai 15,10 juta kiloliter. Untuk besaran subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 500 per liter.

BPH Migas Akan Awasi Distribusi Elpiji

Menteri Arifin juga sedang mengkaji kemungkinan melibatkan BPH Migas untuk ikut mengawasi distribusi elpiji (LPG) bersubsidi ukuran tiga kilogram. "Untuk pengawasan ini, kementerian kami harus diperkuat karena tidak memiliki elemen-elemen untuk itu," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Rabu pekan lalu.

Arifin mengatakan pemerintah memang mengusulkan perubahan skema penyaluran subsidi LPG dari yang semula subsidi barang atau tabung menjadi skema nontunai terintegrasi dengan bantuan sosial ke masyarakat.

Namun, penyaluran subsidi elpiji masih terkendala akurasi data. Sejak 2015, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaiki. "Kami sangat mendukung perbaikan DTKS untuk basis data bantuan sosial dan subsidi energi," katanya.

Dalam RAPBN 2022, subsidi elpiji diusulkan sebesar 7,4 juga sampai 7,5 juta metrik ton (MT), sama dengan alokasi APBN 2021. Realisasi subsidinya sepanjang Januari-Mei 2021 sebesar 2,96 juta metrik ton. Untuk proyeksi hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 7,15 juta MT, lebih rendah dari target dalam APBN.

Reporter: Verda Nano Setiawan, Antara
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait