BBM Subsidi Rawan Penyelewengan, DPR Usulkan Bentuk Satgas
Komisi VII DPR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menguatkan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Usulan tersebut dilontarkan oleh Mukhtarudin dari Fraksi Partai Golongan Karya.
Mukhtarudin menyebut, pemerintah saat ini tidak memiliki satuan tugas (satgas) yang khusus mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Adapun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebuah lembaga yang diberi amanat untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dinilai tidak memiliki jaringan akar yang kuat sehingga menemui keterbatasan dalam upaya pengawasan.
"Ini perlu dipercepat penegakan hukumnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi masih banyak bobol di sana-sini. Kalau perlu bentuk satgas pengawasan distribusi BBM," kata Mukhtarudin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM pada Rabu (24/8).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman, menyampaikan saat ini masih ditemui oknum-oknum aparat yang memanfaatkan momen disparitas harga yang tinggi antara harga BBM bersubsidi dan harga BBM non-subsidi.
“Banyak sekali truk-truk ngantri di SPBU yang merupakan truk siluman, tiba-tiba saja muncul dulu rusak. Tangki itu dimanipulasi yang awalnya 100 liter bahkan dimodifikasi jadi 300 liter, masuklah di ke SPBU dilindungi oleh oknum aparat,” ujar Maman.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan total penyelewengan BBM hingga bulan Mei 2022, mencapai 257.455 liter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181.583 liter merupakan BBM bersubsidi. Kepala BPH Migas Erika Renowati mengatakan BBM jenis Solar menjadi yang paling banyak dicurangi dengan volume sebesar 176.783 liter. Selanjutnya disusul dengan praktik pengoplosan BBM sejumlah 49.422 liter dan penyelewengan minyak tanah bersubsidi 3.925 liter. Sementara kecurangan pada Pertalite mencapai 875 liter.
