Berita LPS Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyiapkan sistem pengelolaan data dan informasi secara real-time untuk memperkuat pengawasan terhadap 1.594 bank di Indonesia.

LPS mengungkapkan tabungan nasabah dengan nilai jumbo atau di atas Rp5 miliar mencatat pertumbuhan tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

LPS memastikan industri perbankan tetap kuat di tengah gejolak global dan memastikan simpanan masyarakat di perbankan tetap aman.

Indonesia SIPF dorong penguatan kelembagaan dan landasan hukum untuk perlindungan investor pasar modal setara LPS guna tingkatkan kepercayaan publik.

LPS mencatatkan kepatuhan 100% dari seluruh 595 pegawainya dalam pelaporan SPT Tahunan dan LHKPN untuk tahun laporan 2025, tepat sebelum batas waktu Maret 2026.

LPS mulai verifikasi data nasabah BPR Pembangunan Nagari di Agam setelah OJK mencabut izin usahanya, untuk memastikan proses penjaminan simpanan berjalan lancar.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan proses pembayaran tahap 1 klaim simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo yang berlokasi di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Menurut LPS, dengan adanya skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat , tanpa mengganggu stabilitas industri keuangan secara keseluruhan.

LPS akan membayarkan simpanan nasabah BPR Koperindo yang izinnya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 9 Maret 2026.

Langkah ini merupakan salah satu upaya LPS agar senantiasa menjadi lembaga resolusi terdepan dan terpercaya bagi masyarakat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi direktur eksekutif, direktur group, kepala divisi hingga kepala tim.

LPS memiliki kesamaan misi dengan program Ramadan Baik Bersama Katadata 2026 dalam hal universalitas dan konsistensi yang dapat bermanfaat bagi kondisi ekonomi dalam negeri.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menanggapi adanya gangguan sistem pelayanan yang terjadi di Bank Jambi yang berakibat hilangnya dana nasabah.

Ketua LPS Anggito Abimanyu menilai kebijakan spin off berpotensi membuat UUS tidak sehat dan berpotensi mengecil skala usahanya.

Mulai tahun ini LPS secara resmi memisahkan laporan keuangan antara transaksi konvensional dan syariah.