Berita OECD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

ASEAN+3 hampir dapat sepenuhnya menghilangkan kebocoran plastik pada 2050 dengan kerja sama regional yang lebih kuat, kebijakan yang ambisius, dan investasi yang terarah.

Pemerintah bakal memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi syarat keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi terbaru Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) makin terang.

OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 5,2% menjadi 4,9%.

Initial memorandum atau IM perjanjian perdagangan merupakan dokumen penilaian mandiri yang menjadi proses aksesi Indonesia menjadi negara anggota OECD.

Presiden Prabowo Subianto menguraikan upaya Indonesia agar menjadi anggota OECD dan BRICS, dalam kerangka politik bebas dan non-blok, selama World Government Summit 2025

Pemerintah dapat menarik pajak perusahaan asing yang menjalankan operasinya di Indonesia, meski tidak memiliki kantor fisik di tanah air.

Indonesia akan menerapkan pajak minimum global mulai tahun 2025, untuk memperkuat sistem perpajakan dan meningkatkan lingkungan investasi yang kompetitif.

Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mendukung upaya Indonesia memperoleh keanggotaan penuh dalam organisasi OECD.

Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, pada saat yang sama negara ini sedang menjalani proses aksesi di OECD. Keputusan ini dianggap dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

ECD mengungkapkan reformasi pajak secara menyeluruh lebih meningkatkan pendapatan negara ketimbang hanya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Sekjen OECD Mathias Cormann mengonfirmasi dukungan kuat AS dan Inggris untuk keanggotaan Indonesia di OECD, bersama dengan reformasi ekonomi yang diupayakan untuk meningkatkan standar hidup rakyat,

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen memajukan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi dan pertanian dengan tujuan menjadikan Indonesia negara berpendapatan tinggi, sejalan dengan hasil OECD.

Dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, Sri Mulyani menyoroti kemampuan Indonesia mengelola ekonomi di tengah dinamika global, dengan fokus pada hilirisasi industri dan transisi hijau.