PILKADA: Berita Pemilihan Kepala Daerah Hari Ini - Info Terkini

Pilkada ulang akan digelar di 24 daerah menelan anggaran sebesar Rp 719 miliar. Mendagri Tito Karnavian berharap anggaran tersebut dapat menggunakan APBD dan tak membebankan APBN.

Pemungutan suara ulang (PSU) pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar di 24 daerah dipetakan sesuai dengan tenggat waktu khusus.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, dana Pilkada ulang akan ditanggung oleh daerah dan hanya dibantu oleh pusat atau APBN jika terjadi kekurangan.

Tito mengatakan, nantinya kepala daerah akan dilantik di Jakarta sebagai ibu kota negara karena Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada

Sebanyak 183 petugas Pilkada 2024 meninggal, banyak di antaranya karena penyakit bawaan dan beban kerja. KPU memberikan berbagai santunan, termasuk Rp 36 juta untuk petugas yang meninggal.

Rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan lembaga terkait akan menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah 2024, yang diubah setelah keputusan MK majukan putusan dismissal sengketa Pilkada.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah terpilih di Jakarta, menjaga status kota sebagai ibu kota nasional.

Presiden Prabowo Subianto batal melantik kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi pada 6 Februari mendatang. Penangguhan itu menyusul adanya pembacaan putusan dismissal MK.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi diundur setelah MK memajukan sidang pembacaan putusan sengketa pilkada.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan berlangsung dalam dua gelombang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah bakal menggelar retret untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada di Magelang selama sepekan usai dilantik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati pelantikan gubernur, bupati dan wali kota yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar 6 Februari 2025.

DPR bersama pemerintah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil pilkada yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 6 Februari 2025.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi mencabut gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah 2024 di Mahkamah Konstitusi, membenarkan berakhirnya kontestasi mereka dalam pemilihan tersebut.