Berita Terkini APBN Indonesia - Berita Terbaru Hari ini

Pemerintah menjalankan efisiensi APBN sebagai kebijakan strategis untuk mengelola defisit dan menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai program prioritas.

Purbaya menilai permasalahan sampah di beberapa daerah sudah di tahap mengkhawatirkan.

Menteri Keuangan Purbaya sudah menyiapkan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar iuran keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.

Presiden Prabowo Subianto mengubah arah kebijakannya dalam menentukan fokus APBN 2026.

Meskipun defisit APBN hampir 3%, Airlangga Hartarto yakin minat investor tak terpengaruh.

Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN.

Defisit APBN 2025 membengkak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,3% terhadap PDB.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN 2026) melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Apa saja poin pentingnya?

Sudah memasuki pekan pertama 2026, pemerintah hingga kini belum juga mempublikasikan Undang-undang APBN 2026 kepada publik.

Pemerintah berkomitmen program Bedah Rumah dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mulai 2026.

Defisit APBN yang membengkak pada November seiring realisasi belanja negara yang mencapai Rp 2.911,8 triliun, lebih besar dibandingkan pendapatan negara Rp 2.351,5 triliun.

Penerimaan pajak pada 2025 terancam mengalami shortfall pajak. Sejumlah analis mengungkap penyebabnya.

Dana cadangan Rp 60 triliun itu diperoleh dari efisensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

Banjir dan longsor melanda Sumatera, ratusan tewas. Di tengah krisis, anggaran BNPB justru turun tajam.

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.